Ombudsman Kritisi Pernyataan DPRD DKI Fraksi PSI soal Anggaran Lem Aibon: Harusnya Ikut Benahi
William sebagai salah satu anggota DPRD seharusnya ikut membereskan kejanggalan anggaran tersebut.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Temuan anggaran pengadaan lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar di dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sedang hangat dibahas.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua mengkritik anggotanya, dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana di sela rapat untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Politisi Gerindra ini menyentil William lantaran kerap mengkritisi rancangan anggaran yang disusun Pemprov DKI di luar forum resmi.
"Kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Asprirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan," ucapnya, Kamis (31/10/2019).
• William Aditya Sarana, Politisi Muda Kritisi Anggaran Fantastis di DKI, Punya Rekam Jejak Mentereng
Jika ingin mengkritisi usulan anggaran yang dibuat oleh Pemprov DKI, Inggard pun menyarankan William mengemukakannya dalam rapat anggaran dengan eksekutif.
"Ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
"Saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini, jangan berantem di luar," tambahnya menjelaskan.
Untuk itu, Inggard mengingatkan anggota dewan termuda itu untuk lebih menjaga sikap dan tata kramanya dalam menyampaikan pendapatan di muka umum.
• Dulu Dukung Kini Kritik Anies, Alasan Gerindra Buat Pembawa Acara Heran: Bukan Karena Ada di Pusat?
"Khususnya pada saudara William, saya berharap bukannya enggak boleh ngomong di koran atau tv. Boleh saja, tapi harus jaga tata krama, ini kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif pada legislatif," kata Inggard.
Terakhir, Inggard pun mengingatkan William bahwa DPRD dan Pemprov DKI merupakan mitra yang harus saling bersinergi di antara keduanya.
Sehingga bila ada kritik dan saran sebaiknya disampaikan dalam forum antar kedua instansi agar tidak menimbulkan kesan saling tuduh.
"Eksekutif itu mitra kita, kalau perlu kita ngomong di dalam. Jadi enggak ricuh dan bilang enggak pantas ini," tuturnya.
• Simak Bocoran Soal Tes Wawasan Kebangsaan dan Tes Karakteristik Pribadi Untuk CPNS 2019 dari BKD
Tanggapan William
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana menanggapi teguran yang disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua.
