TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengungkap sejumlah kejanggalan dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020, analis kebijakan publik mengungkapkan jika terdapat 'titipan' di dalamnya.

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Analis Kebijakan Publik, Agus Pambagyo ,mengatakan permasalahan seperti ini bukan peristiwa baru.

Permasalahan anggaran yang bermasalah selalu terjadi di pemerintahan pusat maupun daerah.

"Ini bukan barang baru, bukan peristiwa baru. Jadi selalu kalau pembahasan anggaran mau di pusat maupun di daerah, selalu titipannya banyak," ungkapnya.

Menurut Agus, rancangan ini merupakan langkah awal, sehingga semua ditulis.

Iapun mengatakan akan berbahaya jika hal tersebut tidak awasi.

Pasalanya, nanti angka-angka dalam rancangan APBD akan disebar sesuai pembahasan berikutnya.

Lebih lanjut, Agus menyebutkan RAPBD harus dikupas satu per satu sebelum disahkan akhir November nanti.

"Misal tadi (lem) Aibon, mungkin dipake untuk perjalanan dinas siapa. Nanti komputer, dibuat beliin mobil siapa, bisa begitu," terang Agus.

Menurut Agus Pambagyo, sistem yang sudah ada tidak bermasalah, melainkan birokrasinya.

Sistem pengajuan anggaran dinilai Agus sudah benar, dibuat oleh eksekutif lalu didiskusikan dengan DPRD.

Karena tugas DPRD adalah mengawasi pelaksanaan anggaran.

Dikutip dari Kompas.com, Anies Baswedan mengatakan, kesalahan-kesalahan anggaran disebabkan oleh sistem.

"Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart," ujar Anies, Rabu (30/10/2019).

Dia mengatakan, sistem yang baik seharusnya bisa langsung mengecek dan memverifikasi penginputan yang salah.

Menurut Anies, kesalahan sistem elektronik APBD DKI Jakarta sudah berlangsung sejak era gubernur sebelumnya.

Dia menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.

Sebelumnya, William Aditya Sarana membuat heboh dunia maya dengan membeberkan satu kejanggalan RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 yang ditemukannya.

Yaitu pembelian lem Aibon seharga Rp 82 miliar.

Hal tersebut ditulisnya melalui akun Twitter pribadinya @willsarana.

"Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan.

Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya.

Buat apa?

Kalau banyak yang RT besok pagi saya akan buka-bukaan soal anggaran DKI," tulis William Aditya.

Akun @uki23 yang ingin mengetahui kebenaran tersebut langsung menuju web APBD DKI Jakarta.

"Karena penasaran sama temuan bro @willsarana, aku telusuri temuan beliau ini:

Anggaran Suku Dinas Pendidikankota Jakbar untuk "Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SD Negeri" sebesar 82miliar lebih dan aku llihat detailnya, 82miliar itu semua cuma untuk beli LEM AIBON!," tulis akun @uki23. (*)