TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu temuan usulan anggaran sejumlah pengadaan yang nilainya fantastis di dalam KUA-PPAS APBD DKI 2020 masih hangat diperbincangkan.

Awalnya, William Aditya Sarana menemukan adanya usulan pengadaan lem aibon senilai Rp 83,8 miliar hingga pengadaan ballpoint sebesar Rp 123,8 miliar pun berhasil dibongkarnya.

Tanggapi Viralnya Video Ormas Minta Jatah Parkir, Ketua Gibas Sebut Dapat Restu Pemkot Bekasi

Gara-gara itu, William Aditya Sarana dilaporkan ke BK DPRD DKI Jakarta.

Terkait laporan tersebut, Indonesia Budget Center (IBC) menilai seharusnya warga Jakarta senang dengan adanya pembongkaran kejanggalan anggaran di KUA PPAS DKI.

Bukan malah melaporkan PSI selaku partai yang menemukan anggaran tersebut ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.

Peneliti IBC, Roy Salam mengapresiasi upaya PSI membuka kejanggalan di KUA PPAS DKI untuk tahun anggaran 2020.

Sebab mereka menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta.

“Yang dilakukan anggota dewan dari PSI mestijya di-appreciate sebab melakukan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan kejanggalan usulan anggaran dari eksekutif,” katanya, Selasa (5/11/2019).

Dia mengungkapkan, sudah sewajarnya pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka dan transparan.

Usulan Anggaran Pemprov DKI Kembali Dikritik Dewan, Bayar Jasa Penataan Kampung Rp 556 Juta Per RW

Harapannya, penggunaan anggaran dapat maksimal untuk kepentingan rakyat.

“Sudah sewajarnya anggaran jakarta dibikin lebih transparan dan dikritisi oleh dewan agar anggaran dikelola secara efektif untuk majukan kota dan bahagiakan warganya. Sebagai warga jakarta mestinya mengapresiasi hasil tersebut bukan bertindak sebaliknya, membiarkan anggota dewan diam-diam bahas anggaran,” tutup Roy.

Dilaporkan ke BK DPRD DKI oleh LSM