Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa yang menamakan diri Presidium Rakyat Nusantara (PRN) geruduk kantor Gubernur DKI, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Jumat (8/11/2019) sore.

Mereka berkumpul karena mau menuntut kejelasan soal polemik draf Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 yang tak kunjung disebarluaskan kepada publik.

Baca: Usulan Anggaran Pemprov DKI Kembali Dikritik Dewan, Bayar Jasa Penataan Kampung Rp 556 Juta Per RW

PRN menduga Pemprov DKI kepemimpinan Anies Baswedan sengaja menutup seluruh akses informasi soal rancangan anggaran Ibu Kota tahun 2020 itu.

"Kami menduga, Pemprov DKI secara sengaja menutup semua akses informasi. Kenapa?" ucap Siska lewat pengeras suara di atas mobil komando.

Bahkan mereka turut meminta Anies untuk mundur dari jabatannya lantaran dianggap gagal dan terindikasi kuat sedang ada praktik korupsi.

Tertutupnya akses informasi juga berpotensi memanipulasi anggaran yang berujung korupsi sangat besar.

Hal ini disebut sangat merugikan warga Jakarta yang hingga hari ini masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan.

"Kami menyarankan Gubernur Anies Baswedan untuk mundur dari jabatan karena dinilai gagal dan syarat indikasi korupsi," tegas dia.

Sebagaimana diketahui, banyak pihak menilai janggal akan isi komponen anggaran dalam KUA-PPAS DKI tahun 2020.

Dalam dokumen tersebut, ditemukan puluhan bahkan ratusan komponen anggaran yang menjadi perundungan publik. Diantaranya lem Aibon untuk sekolah-sekolah senilai Rp82 milar.

Baca: Muncul Isu Ahok Jadi Dewan Pengawas KPK di Tengah Maraknya Sorotan Terhadap APBD DKI

Lalu, alat tulis kantor seperti usulan anggaran bolpoin sebesar Rp123,8 miliar, pengadaan perangkat komputer Rp121,2 miliar hingga biaya untuk buzzer senilai Rp5 miliar.

Demi kejelasan bagaimana dan seperti apa rancangan anggaran yang sebenarnya, PRN mendesak Anies untuk mempublikasikan draf KUA-PPAS APBD DKI 2020 secepatnya.