TRINUNNEWS.COM -  Mantan Wakil dan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat dengan Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Taufiqurrahman, terlibat debat panas.

Debat tersebut terjadi saat mereka bertemu dalam program dialog Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (12/11/2019).

Tema ILC yang tayang di TVOne kemarin malam tersebut ialah 'Anies Tak Putus Dirundung Tuduhan'.

Dikutip dari tayangan yang diunggah di Youtube ILC, Djarot dan Taufiqurrahman justru membahas permasalahan lampau di era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Djarot yang saat itu sedang membahas perbedaan pemerintahan Ahok dengan Anies Baswedan tiba-tiba menanggapi pernyataan Taufiqurrahman.

"Saya bukan membela Pak Ahok, saya ingin memberikan penjelasan kepada Bang Taufiqurrahman tentang kasus Sumber Waras," ucap Djarot Saiful.

Ya, Djarot Saiful Hidayat berujar bahwa polemik Sumber Waras itu sebenarnya dipenuhi oleh kepentingan subyektif.

Mengenai kasus yang pernah menerpa Ahok itu, Djarot Saiful Hidayat pun mengaku bahwa persoalan tersebut bisa dipertanggungjawabkan.

"Itu temuan dari BPK karena waktu itu saya melihat ada kepentingan subjektif di situ. Dan itu kalau menurut saya keliru, bisa dipertanggungjawabkan," pungkas Djarot Saiful.

Pun dengan kasus lahan di Cengkareng.

Djarot mengaku bahwa pihaknya bersama Ahok kala itu tidak pernah memerintahkan untuk membeli lahan tersebut.

Djarot pun mengurai hal apa yang dulu dilakukan Ahok terkait lahan Cengkareng.

"Sedangkan untuk kasus Cengkareng, kami, saya dengan Pak Ahok tidak memerintahkan membeli lahan itu tapi hanya Pergub tentang penetapan lahan itu untuk digunakan sebagai rusunawa," ungkap Djarot Saiful.

Mendengar pembelaan yang diurai Djarot, Taufiqurrahman pun menjawabnya.

Mantan Anggota DPRD DKI Jakarta itu tampak heran dengan penjelasan Djarot.

Sebab menurut Taufiqurrahman, dana tidak akan cari jika tanpa persetujuan berupa tanda tangan dari Kepala Daerah.

 Sanggahan yang diucap Taufiqurrahman itu lantas segera dijawab Djarot.

"Itu kalau enggak ditandatangan sama kepala daerah enggak bakal cair itu Pak," kata Taufiqurrahman.

"Yang mana?" tanya Djarot Saiful.

"Ya dua-duanya. Mau lahan Cengkareng mau lahan Sumber Waras," ujar Taufiqurrahman.

"Iya, tetapi kalau untuk Sumber Waras itu bisa diadu kita. Kita bisa diharapkan kepada BPK siapa yang benar siapa yang salah. Cengkareng juga diselidiki saja. Karena ada oknum juga yang bermain di situ," pungkas Djarot Saiful.

Tak puas, Taufiqurrahman pun kembali bertanya soal dana yang dulu digunakan untuk pembelian lahan tersebut.

Yakni apakah dana tersebut tercatat di APBD atau tidak.

"Kenapa ada o-budgeting, ini sebenarnya bukan o-budgeting, ini adalah dana kompensasi KLB untuk membangun," ucap Djarot Saiful.

"Oke dana kompensasi untuk membangun, tapi itu dicatat enggak di APBD ?" tanya Taufiqurrahman.

"Dicatat," jawab Djarot Saiful.

"Dicatat di mana Pak ?" tanya Taufiqurrahman.

"Jadi dibangun terlebih dahulu dalam bentuk barang, dinilai dan baru masuk APBD. Sama seperti Simpang Susun Semanggi," imbuh Djarot Saiful.

Gusar dengan penjelasan Djarot, Taufiqurrahman pun langsung membalasnya.

Menurut Taufiqurrahman, dana apapun di DKI pasti akan masuk di APBD.

Terkait dengan pembangunan yang akan dilakukan, prosesnya pun tak bisa langsung begitu saja.

"Yang namanya denda kompensasi KLB atau apapun namanya, duitnya masuk dulu ke dalam pot besar yang namanya APBD, baru dibahas bersama DPRD DKI, ditentukan skala prioritas baru dialokasikan. Bukan dipakai dulu buat bangun baru nanti dicatatkan. Itu keliru Pak!," jelas Taufiqurrahman.

Debat yang diurai Taufiqurrahman dan Djarot itu nyatanya membuat Karni Ilyas heran.

Sebab, diskusi ILC malam itu bukan membahas soal Ahok melainkan soal kebijakan Anies Baswedan.

Karenanya, Karni Ilyas pun sempat meminta debat tersebut untuk dihentikan.

"Saya kira kita menyimpang dari topik kita, jadi jangan diteruskan," ucap Karni Ilyas.

Namun alih-alih diam, Taufiqurrahman dan Djarot Saiful justru kembali berdebat.

"Ini saya luruskan, ada peraturan tentang pemerintahan daerah itu ada discretion," imbuh Djarot.

"Sekarang gini Pak, kalau ternyata sebagian dari duit itu, denda-denda itu dipergunakan untuk operasi politik, siapa yang tahu? Karena tidak bisa dilakukan pengawasan," ungkap Taufiqurrahman.

Tak ingin forumnya keluar dari jalur topik diskusi, Karni Ilyas pun tegas.

"Tunggu dulu, kita diskusi tentang Anies, bukan tentang Ahok," pungkas Karni Ilyas.

"Bukan, ini kebijakan Pak karena Jakarta butuh percepatan," imbuh Djarot.

"Pak, untuk tujuan yang baik, membangun Simpang Susun Semanggi, mengurai kemacetan, itu tujuannya baik tapi harus dilakukan dengan cara yang baik," kata Taufiqurrahman.

"Silahkan diuji apakah cara itu baik atau tidak tapi yang menikmati rakyat Jakarta," jawab Djarot Saiful.

Hingga akhirnya, Taufiqurrahman dan Djarot Saiful pun mengakhiri debat mereka soal permasalahan yang dulu pernah terjadi di era Ahok.

"Seandainya ini kita diskusikan, kita harus mulai dari jam 7 lagi Pak," sindir Karni Ilyas.

"Oh iya iya," jawab Djarot Saiful.

"Siap bang Karni," pungkas Taufiqurrahman.

Polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ramai diperbincangkan pada tahun 2016.

Melansir Kompas.com, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras tidak melalui proses yang memadai.

Abraham Tedjanegara, Direktur Utama RS Sumber Waras mengatakan, proses jual beli mulai dilakukan pada pertengahan Mei 2014.

Ketika itu, pihak RS Sumber Waras mengetahui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diberitakan telah membeli lahan RS Sumber Waras senilai Rp 1,7 triliun.

Padahal, menurut Abraham pihak RS Sumber Waras tidak pernah menawarkan lahan mereka kepada Pemprov DKI.

Sebab, sejak November 2013, RS Sumber Waras tengah melakukan pengikatan jual beli dengan PT Ciputra Karya Utama (CKU).

Senang dengan Program Anies

Sebelum terjadinya debat dengan Taufiqurrahman, Djarot bersyukur Anies Baswedan melanjutkan program pembangunan trotoar di DKI Jakarta.

"Misalnya kita mau bikin trotoar, ini program kita. Dulu kita berpikir kalau bikin trotoar sekalian bawahnya digali untuk utilitas, ducting," ucapnya.

Diketahui, ducting merupakan saluran atau media tempat menyalurkan bahan produksi.

"Sehingga kalau trotoar sudah bagus, tidak boleh lagi ada galian di situ, misalnya untuk penanaman kabel PLN maupun fiber optic," jelasnya.

Djarot menyebut pembangunan trotoar sudah direncanakan di periode kepemimpinan sebelum Anies Baswedan.

"Ini sudah kita mulai pada saat itu. dan saya bersyukur alhamdulillah sekarang dilanjutkan oleh Pak Anis, dan saya sangat senang," ungkap Djarot.

Namun Djarot juga menyebutkan hal yang tidak disepakati dalam proyek pelebaran trotoar.

"Cuman saya kurang sepakat kalau dalam pelebaran trotoar harus menebangi pohon-pohon tua," ungkapnya.

Ia menilai cukup memotong ranting apabila mengganggu.

Sebagian artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com dengan judul Djarot Debat dengan Taufiqurrahman soal BTP, Karni Ilyas Ngomel : Kita Diskusi Anies, Bukan Ahok.

(TRIBUNNEWS.COM/Wahyu Gilang Putranto) (TribunnewsBogor.com/Khairunnisa
(Kompas.com/Nursita Sari)