Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Desie Christhyana Sari, menyoroti target pajak parkir dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp 1,35 triliun.

Angka tersebut dinilai lebih besar dari target APBD-P 2019 yang hanya Rp 525 miliar.

Jika disandingkan, kenaikan target pajak dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 157,14 persen.

"Pajak parkir pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 1,35 triliun jauh lebih besar dari target APBD-P 2019 yang hanya Rp 525 miliar atau kenaikan sebesar 157,14 persen," kata Desie dalam Rapat Paripurna di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Baca: Politikus Golkar Khawatir Rencana Anies Akomodasi PKL Berjualan di Trotoar Timbulkan Masalah Baru

Desie mengungkit kasus pajak parkir pada tahun 2016 hingga 2018 yang hanya punya tingkat realisasi rata-rata sebesar 89,13 persen.

Angka rata-rata realisasi tersebut menunjukan target pendapatan daerah dari pajak parkir tidak pernah mencapai target.

Menurutnya, jika Pemprov DKI mencanangkan target pajak parkir meningkat, poin tersebut harus jadi fokus perhatian DPRD DKI.

Baca: Gerindra dan Demokrat Kompak Minta Anies Tutup Rumah Potong Babi di Jakarta Barat

Dalam kesempatan yang sama, Fraksi PKS DPRD meminta Pemprov DKI mengoptimalkan besarnya potensi penerimaan retribusi parkir on the street.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Arifin, penerimaan retribusi parkir milik Pemprov DKI masih cukup jauh dari potensi yang bisa didapat.

"PKS minta Pemprov DKI mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir yang potensinya sangat besar. Dan di parkir on Street penerimaan retribusi parkir saat ini masih sangat jauh," kata dia.

Baca: Pakar Intelijen Soleman Ponto Nilai Ledakan Granat Asap di Monas Murni Kecelakaan, Ini Penjelasannya

PKS memandang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perlu menggandeng pihak swasta agar pendapatan retribusi parkir bisa meningkat.

Partai pengusung Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017 silam ini juga meminta sang gubernur bisa mempertimbangkan pembangunan sistem bersama pihak swasta.

Alasannya supaya penerimaan retribusi parkir lebih transparan dan masuk ke kas daerah.

"Perlu mempertimbangkan menjalin kerjasama dari pihak swasta dalam rangka meningkatkan pendapatan retribusi parkir atau membangun sistem yang mungkin penerimaan dari retribusi parkir lebih transparan," katanya.