DPRD DKI Minta Minta Pelaksana DWP Transparan Laporkan Keuangan ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah
DPRD DKI Jakarta minta pelaksana Djakarta Warehouse Project (DWP) transparan melaporkan segala hasil keuangannya.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta minta pelaksana Djakarta Warehouse Project (DWP) transparan melaporkan segala hasil keuangan mulai dari penjualan tiket, makanan, dan minuman ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI.
"Penyelenggara DWP ini harus memberikan laporan yang transparan, terkait dengan penjualan tiket, pendapatan dari penjualan tiket, kemudian dari penjualan makanan dan minuman," kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jupiter saat dikonfirmasi, Jumat (13/12/2019).
Baca: Polisi Sebar Anggota Berpakaian Preman Amankan Djakarta Warehouse Project di JIExpo
Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta kurang begitu maksimal meraup keuntungan pajak pada penyelenggaraan DWP tahun 2017.
Saat itu, Pemprov DKI cuma dapat Rp 10 miliar dari perhelatan event selama dua hari.
Gelaran DWP tahun 2019 diharapkan bisa meraup pendapatan dari pajak lebih besar dibanding dua tahun lalu.
Alasannya politikus Partai Nasdem itu melihat DWP tahun ini digelar lebih lama satu hari.
Baca: Pemprov DKI Jakarta Beri Izin Penyelenggaraan DWP 2019, Ini Alasannya
Hitung-hitungannya, keuntungan penyelenggara dari penjualan tiket saja bisa sebesar Rp 30 miliar.
Sehingga pajak yang bisa diterima Pemprov DKI berada di kisaran Rp20 miliar.
"Karena dari tiket bisa maraup keuntungan lebih dari Rp30 miliar selama tiga hari. (Harusnya) pajak yang diterima sekitar Rp20 miliar," jelas dia.
Jupiter meminta Kepala BPRD DKI Faisal Syafruddin untuk menginstruksikan jajarannya memantau laporan keuangan kegiatan DWP 2019 selama tiga hari pelaksanaan.
Baca: Tolak Djakarta Warehouse Project, Massa Bakar Ban di Depan Balai Kota DKI
"Mendesak pegawai BPRD melakukan pengawasan mulai dari hari ini, sampai di hari Minggu (malam)," ujarnya.
Dirinya juga meminta Pemprov DKI memberikan ruang usaha seluas-luasnya dan kemudahan izin bagi kegiatan seperti event DWP ini.
Tapi tetap diberikan pengawasan ketat dalam hal kewajiban membayarkan pajak.
"Beri ruang usaha lebih luas dan mudah bagi mereka, tetapi awasi ketat kewajiban mereka membayar pajak," kata Jupiter.