Berbagai Versi Penyebab Banjir Jakarta, Menteri PUPR Singgung Anies Tak Maksimal Kelola Ciliwung
Hujan deras yang tak kunjung berhenti sejak Selasa (31/12/2019) membuat wilayah di DKI Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya terendam banjir
Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Miftah
TRIBUNNEWS.COM - Hujan deras yang tak kunjung berhenti sejak Selasa (31/12/2019) membuat wilayah di DKI Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya terendam banjir, Rabu (1/1/2020).
Banjir yang terjadi di awal tahun 2020 ini cukup menyita perhatian berbagai lapisan masyarakat.
Bahkan ada tokoh yang menyebutkan secara gamblang penyebab banjir di Jakarta.
Berikut Tribunnews.com sajikan penyebab banjir Jakarta dari berbagai versi, dari Presiden Jokowi hingga para ahli.
Baca: Menteri PUPR dan Gubernur Anies Saling Minta Maaf saat Adu Argumen soal Penanganan Banjir
Versi Presiden Jokowi
Dikutip dari channel YouTube KompasTV, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan banjir di Jakarta disebabkan banyak faktor.
Baik dari faktor alam hingga ulah tangan manusia sendiri.
"Karena ada yang disebabkan kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada"
"Tapi juga ada memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana," kata Mantan Wali Kota Solo ini.
Versi Menteri PUPR
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga angkat bicara soal penyebab banjir
Basuki mengatakan selain curah hujan yang tinggi, normalisasi sungai Ciliwung yang tidak dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurutnya, ada sekitar 17 kilometer sungai Ciliwung belum mendapat perhatian dari Gubernur Anies.
"Mohon maaf Bapak Gubernur, dalam penyusuran kali Ciliwung, nyata dari panjang sungai 33 km yang sudah di tangani dengan normalisasi 16 km."
"Di 16 km kita lihat Insya Allah aman dari luapan. Yang belum dinormaliasi tergenang," ujar Basuki dikutip dari channel YouTube KompasTV, Kamis (2/1/2020).
Versi Gubernur Anies
Berseberangan dengan Menteri PUPR, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan penyebab utama dari banjir di wilayahkan karena tidak ada pengelolaan air di bagian hulu.
Menurut Anies, selama air yang datang dari kawasan hulu bagian selatan Jakarta dibiarkan tanpa ada pengendalian, maka program penangan banjir di wilayah pesisir akan percuma.
"Kalau tidak ada pengendalian dari selatan, apapun yang kita kerjakan di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan air," kata Anies.
Disinggung normalisasi sungai Ciliwung, Anies menegaskan progam tersebut belum cukup untuk mengatasi banjir di wilayah Jakarta.
Ia mencontohkan kawasan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur meskipun telah dilakukan normalisasi, tetap saja mengalami banjir ekstrim pada bulan Maret tahun 2019.
"Kuncinya ada dipengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir"
"Insya Allah kita akan terbebas dari banjir," ungkap Anies.
Versi BMKG
Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) banjir tersebut diakibatkan oleh diguyur hujan di wilayah Jabodetabek.
Bahkan BMKG memprediksi hingga sepekan ke depan wilayah tersebut akan diguyur hujan dengan intensitas hujan dari menengah hingga lebat.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menjelaskan kondisi tersebut didasari pada kondisi Monsoon Asia yang bertiup dari arah utara timur laut dari Samudra Pasifik yang masuk menuju kepulauan Indonesia.
Monsoon Asia kemudian membelok di sekitar Pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera bagian selatan.
Selain kondisi Monsoon Asia, juga terdapat tiupan angin dari Samudra Hindia.
Kedua angin di atas bertemu di atas wilayah Jabodetabek.
"Pertemuan dua arah angin yang mengakibatkan penumpukan udara yang mengandung uap air yang membentuk awan-awan hujan," ungkap Dwikorita dikutip dari tayangan Breaking News KompasTV, Rabu (1/1/2020).
Guyuran hujan di wilayah Jabodetabek juga diperparah dengan naiknya suhu muka laut di perairan Indonesia yang meningkatkan proses penguapan.
Dwikorita memperdiksi intensitas hujan secara umum di wilayah Jakarta akan mereda.
"Hanya di Jakarta Utara masih ada hujan dengan intensitas rendah, bukan hujan yang lebat dan mengganggu," tegas Dwikorita.
Menurutnya, hujan intensitas tinggi tidak akan terjadi selam 24 jam non stop, namun ada tengang waktunya.
"Ada penuruan intensitas setelah hujan lebat, untuk memberikan waktu bagi atmosfer mengumpulkan uap air lagi di udara," kata Dwikorita.
Dwikorita menambahkan, bulan Januari sebetulnya bukan puncak musim penghujan.
Puncaknya akan terjadi di bulan Februari hingga akhir Maret 2020.
"Ini merata di wilayah Sumatera bagian selatan, kemudian Jabodetabek , Jawa tengah, Jawa Timur, DIY."
"Menerus ke arah timur Bali, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat. Serta Kalimantan bagian selatan dan Sulawesi," tambahnya.
Baca: BERITA POPULER- Banjir di Jakarta, Anies Baswedan Minta Jajarannya Tak Saling Cari Kambing Hitam
Versi Pakar Pakar Bioteknologi
Senada dengan pendapat dari BMKG, Pakar Bioteknologi Lingkungan Universitas Indonesia, Firdaus Ali curah hujan tinggi penyebab banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Menurut Firdaus curah hujan tersebut merupakan curah hujan tertinggi di dalam catatannya.
Di tahun 2017 curah hujan di kawasan Jabodetabek menyentuh angka 340 mm.
Sementara itu, di tahun 2013 curah hujan hanya berkisar 300 mm.
"Jadi ini curah hujan yang sangat ekstrim," kata Fordaus dikutip dari tayangan Breaking News KompasTV, Rabu (1/1/2020).
Firdaus menambahkan, bencana banjir yang berulang kali melanda wilayah khususnya DKI Jakarta sudah bisa diprediksi jauh sebelum terjadi.
"Kita bisa memperkirakan berapa besaran curah hujan yang akan menimbulkan debit air bertambah," lanjut Firdaus.
Pria berkacamata ini, menyarankan untuk semua pihak terkait untuk mengubah cara padang ketika melihat bajir.
Menurut Firdaus, memikirkan langkah antisipasi banjir seharusnya sudah dilakukan ketika berada di musim kemarau, bukan di musim penghujan.
Dengan harapan antisipasi banjir dapat dilakukan sedini mungkin.
"Kita selalu lupa, ketika musim hujan kita baru kemudian banjir genangan, kita panik lalu sibuk mengevakuasi.
Ini yang perlu kita rubah," beber Firdaus.
(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.