Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Petisi pencopotan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta kembali viral di tengah bencana banjir yang melanda ibu kota.

Padahal petisi pada laman change.org itu dibuat sejak satu tahun lalu.

Lama tak terpantau, kini petisi itu sudah ditandatangani 204.346 terhitung pukul 18.38 WIB dan terus meningkat.

Menanggapi fenomena ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menyebut jumlah tanda tangan pada petisi adalah cermin aspirasi nyata masyarakat yang perlu dihargai.

Baca: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono: Mau Naturalisasi atau Normalisasi, Ya Kerjakan Jangan Tidak

Sebab kata dia, mereka tidak terafiliasi dengan kepentingan politik mana pun.

Melainkan murni dampak dari kenyamanan masyarakat terganggu karena banjir yang mengepung ibu kota beberapa hari kemarin.

"Itu kan aspirasi, aspirasi dari masyarakat yang terlepas dari kepentingan politik. Ini aspirasi yang sama sekali tidak ditunggangi oleh kepentingan politik, semata-mata hanya kepentingan mereka yang kenyamanannya terganggu. Saya kira kita hargai sikap itu," kata Gembong Warsono kepada Tribunnews.com, Jumat (3/1/2020).

Baca: Hatinya Bergejolak Lihat Nasib Korban Banjir, Dokter Muda Ini Lakukan Aksi Nyata Ketimbang Nyinyir

Bahkan katanya, aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam petisi perlu direspons Anies Baswedan selaku pihak tertuduh.

Apalagi pertimbangan fraksi PDIP, program kerja mantan Mendikbud itu tidak berfokus pada pengentasan masalah banjir.

Padahal banjir jadi persoalan paling dasar di Jakarta.

"Selama ini kan memang pak Anies tidak fokus soal banjir. Sejak awal selalu kita katakan kalau banjir bisa kita antisipasi. Bisa kita minimalisir," ujarnya.

"Itu sikap masyarakat yang secara bijak perlu direspons oleh gubernur," ungkapnya.

Baca: Blak-blakan Tolak Pendapat Menteri PUPR, Pakar Hidrodinamika Justru Dukung Kebijakan Anies Baswedan

Diketahui petisi permintaan pencopotan Anies dari jabatannya pertama kali diiniasiasi oleh Opini Kamu sejak tahun lalu dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri).