TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengaku heran dengan kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta hingga terkesan membiarkan ibukota kebanjiran.

Menurut Kent, sapaan akrab Hardiyanto Kenneth, seharusnya TGUPP bisa membisiki Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan bagaimana cara untuk menangkal banjir kembali terjadi, dan sejumlah permasalahan di ibukota.

"Mereka seharusnya bisa menjadi pembisik yang positif untuk Anies dan bisa mencegah supaya Jakarta enggak kebanjiran lagi. Dan juga permasalahan di Jakarta lainnya," kata Kent dalam keterangannya, Selasa (7/1/2020).

Ia pun mempertanyakan kinerja TGUPP yang tidak pernah dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, ia juga meminta agar transparansi kinerja, dan jangan hanya diketahui oleh gubernur saja, tapi masyarakat.

"Kita minta mereka melaporkan ke masyarakat apa saja yang sudah dikerjakan dan tugas apa yang sudah berhasil dan yang tidak. Selama ini mereka hanya melapor ke gubernur saja. Masyarakat juga perlu tahu," tegasnya.

Baca: Anies Baswedan Jadi Sorotan di Tengah Banjir, dari Kritik Tegas DPRD DKI hingga Petisi Pencopotan

Ia pun meminta kepada TGUPP agar bersikap transparan dan terbuka terhadap Masyarakat Jakarta.

"Mereka musti sadar juga bahwasannya mereka di gaji oleh masyarakat Jakarta," tuturnya.

Padahal, sambung dia, TGUPP menghabiskan anggaran yang banyak dari APBD DKI, dan setiap penggunaan uang rakyat dalam APBD harus dipertanggungjawabkan ke DPRD.

Pada APBD DKI 2019, TGUPP mendapatkan anggaran Rp19,8 miliar, yang kemudian direvisi dalam APBD-P DKI 2019 menjadi Rp 18,99 miliar.

Sebelumnya anggota TGUPP berjumlah 66 orang dengan satu orang ketua, dan dievaluasi akhirnya hanya 50 orang.

"APBD menghabiskan miliaran rupiah untuk menggaji orang-orang yang belum diketahui kinerjanya, apa itu enggak mubazir. Kami belum lihat kinerja mereka optimal, bisa dilaporkan kerjanya ke masyarakat agar kami tahu," pungkasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat 169 titik banjir di seluruh wilayah Jabodetabek dan Banten.

Di mana lokasi terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan 97 titik, DKI Jakarta 63 titik dan Banten hanya sembilan titik.

Banjir di Provinsi Banten terdeteksi di sembilan lokasi dengan rincian Kota Tangerang tiga titik dan Tangerang Selatan (Tangsel) enam titik.

Kemudian DKI Jakarta 63 titik dengan rincian, Jakarta Barat tujuh titik, Jakarta Pusat dua titik, Jakarta Selatan 39 titik, Jakarta Timur 13 titik dan Jakarta Utara dua titik. Sementara di Jawa Barat terdapat 97 titik banjir.

Rinciannya, Kabupaten Bekasi 32 titik, Kota Bekasi 53 titik dan Kabupaten Bogor sebanyak 12 titik.

Cakupan wilayah yang luas membuat banyak diantara korban banjir yang belum menerima bantuan.

Mereka sebagian besar pasrah akan bencana yang terjadi dan melakukan swadaya untuk melakukan perbaikan rumah yang rusak.