TRIBUNNEWS.COM - Tim Advokasi Banjir DKI Jakarta 2020 mengajukan gugatan kelompok warga DKI Jakarta yang menjadi korban banjir pada awal 2020 lalu.

Warga menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena dinilai telah gagal menangani bencana banjir tahun ini.

Dalam gugatannya, tim advoksi membawa 270 laporan warga korban banjir yang telah diverifikasi.

Tim advokasi menyebut, akibat banjir yang merendam wilayah DKI Jakarta, warga mengalami kerugia hingga Rp 43 miliar.

Kerugian tersebut seharusnya dapat diminimalisir apabila ada penanganan yang tepat sebelum terjadi bencana banjir.

Tim Advokasi Banjir DKI Jakarta 2020, Alvon Kurnia Palma mengatakan, sebelumnya sudah ada peringatan dini cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Namun, tidak ada langkah-langkah konkrit yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan perencanaan pencegahan banjir lokal.

"Diketahui, tanggal 23 Desember 2019 itu sebenernya sudah ada peringatan dari BMKG."

"Sementara itu tidak ada langkah-langkah konkrit yang dilakukan untuk melakukan perencanaan (pencegahan banjir) sehingga masyarakat itu secara langsung terdampak (-Red)," ujar Alvon Kurnia Palma dilansir dari kanal YouTube Kompastv, Selasa (14/1/2020).

Lebih lanjut, Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengaku mengalami penurunan omset akibat penutupan mal karena bencana banjir.

"Tenat-tenant anggota kami tidak bisa buka toko sehingga omsetnya itu tidak masuk, itu dampak utama."

"Terus karyawan ada yang tidak bisa menjangkau lokasi-lokasi toko kami, dampaknya juga mungkin rumahnya kebanjiran ataupun juga gudang atau kantor (kebanjiran)," papar Budihardjo Iduansjah masih dilansir dari sumber yang sama.

Ia menyebut, terjadinya bencana banjir menyebabkan penyewa-penyewa tokonya tidak dapat beroperasi dan menyebabkan penurunan omset.

Selain itu, karyawan-karyawannya juga tidak dapat bekerja seperti biasa.