Anggota DPD ini juga menyebut tak ada salahnya menggunakan toa lantaran seluruh alat komunikasi harus dimaksimalkan sebagai peringatan banjir.

"Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berbagai konvensi internasional tentang peringatan dini, merekomendasikan bahwa dalam sistem peringatan dini, semua tools komunikasi harus digunakan," terang Fahira Idris.

Klarifikasi Dana Rp 4 Miliar untuk Toa

Dalam telewicara itu, Fahira Idris sempat mengklarifikasi bahwa anggaran sebesar Rp 4 miliar tersebut tidak hanya untuk membeli toa saja.

"Terkait soal peringatan dini, ada beberapa poin penting yang saya sampaikan," kata Fahira Idris.

"Pertama, bahwa Pemprov ini akan beli toa seharga Ro 4 miliar, ini kan jadi bahan serangan," imbuhnya.

"Maksudnya Bu Fahira? Tapi kan faktanya memang ada anggaran itu untuk 6 toa," sahut pembawa acara Riko Anggara.

Fahira Idris kemudian menjelaskan bahwa uang Rp 4 miliar itu digunakan untuk membangun stasiun peringatan dini serta peralatan lain termasuk toa.

"Betul, tapi itu sekali lagi bukan untuk beli toa, tapi untuk membangun 6 stasiun peringatan dini atau yang dalam APBD DKI itu namanya program stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi Vhf radio," terangnya.

"Dan pengadaan 6 set disaster warning system, salah satunya perangkatnya toa."

Bagi Fahira Idris, kabar Rp 4 miliar untuk membeli 6 buah toa adalah penyesatan informasi.

"Jadi kalau disebut Rp 4 miliar untuk beli 6 toa, itu penyesatan informasi dan saya rasa memang sengaja dibuat misinformasi," kata Fahira Idris.

"Padahal mudah saja mengecek kebenarannya, tinggal dicek di APBDI DKI Jakarta yang bisa diakses publik secara leluasa," jelasnya.

PSI Sebut Pengadaan Toa Salah Prioritas