TRIBUNNEWS.COM - Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Muslim Muin tidak sepakat Gubernur Jakarta Anies Baswedan digugat oleh korban banjir.

Bahkan Muslim menyebut 13 sungai besar yang melintang di seluruh penjuru DKI Jakarta bukanlah tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Muslim menyebut, 13 sungai tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat yang mana Pemprov DKI Jakarta tak bisa berbuat apa-apa.

Dilansir Tribunnews.com, hal ini diungkapkan Muslim dalam tayangan ROSI unggahan kanal YouTube KOMPASTV, Sabtu (18/1/2020).

Awalnya, beberapa narasumber dalam tayangan tersebut mendebatkan peran pemerintah pusat dan Pemprov Jakarta dalam hal penanganan banjir.

Di antaranya menyinggung soal sungai-sungai di Jakarta yang disebut tak terawat sehingga menyebabkan banjir.

Mengomentari hal itu, Muslim terang-terangan menyebut 13 sungai yang berada di wilayahnya bukanlah tanggung jawab Pemprov Jakarta.

Ada pun 13 sungai yang dimaksud adalah Angke, Pesanggragan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Ciliwung, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, Cakung, dan Mookervaart.

"Jadi gini, tadi disampaikan sungai-sungai tidak dirawat, nah sungai itu yang punya tanggung jawab bukan DKI," ujar Muslim.

"Sungai itu bukan tugas DKI, itulah jadi masalah sekarang itu," sambungnya.

Muslim menyebut 13 sungai itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat.

"Sungai itu bukan tanggung jawab DKI?" tanya pembawa acara Rosiana Silalahi.

"Bukan, 13 sungai ini (tanggung jawab pemerintah pusat)," jawab Muslim.

Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna yang hadir dalam acara tersebut pun bingung dan meminta penjelasan kepada Muslim.

Muslim menyebut pihak Pemprov Jakarta tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah banjir melalui perawatan sungai lantaran ada ancaman dipenjara.

"Gini pak, ada sungai nasional, dan ada sungai provinsi, ini mungkin perlu dijelaskan mana yang provinsi mana yang nasional," sanggah Yayat.

"Jadi banyak sungai-sungai itu yang tidak dikeruk, dan banyak kasus seperti itu. Pesanggrahan tidak dikeruk, akhirnya saluran dari DKI tidak bisa masuk Pesanggrahan," jawab Muslim.

"Dan sungai-sungai ini, saya minta ke orang DKI 'Pak, tolong dikeruk' 'Kita keruk nanti kita masuk penjara pak' katanya gitu," terangnya.

Rosi pun sampai kembali meminta penegasan dari pernyataan Muslim.

Muslim menegaskan bahwa Pemprov Jakarta tidak bisa berbuat apa-apa terkait 13 sungai itu.

"13 sungai itu jadi sungainya pusat?" tanya Rosi.

"Tanggung jawabnya pusat," tegas Muslim.

"Jadi Pemprov DKI tidak bisa ngapa-ngapain?" tanya Rosi lagi.

"Tidak bisa ngapa-ngapain.," ujar Muslim.

Ketika membahas cara pencegahan banjir, Muslim kembali menyinggung pendapatnya bahwa banjir tersebut adalah siklus 1000 tahunan.

Bagi Muslim, tidak mungkin Pemprov Jakarta memprogramkan pencegahan banjir yang siklusnya ribuan tahun tersebut.

"Bagaimana kita mengurangi risiko ini, ya jangan sampai terjadi banjir kan," kata Muslim.

"Supaya tidak ada banjir, bagaimana, ya sistemnya harus dibangun sesuai dengan curah hujannya," imbuhnya.

"Curah hujan yang datang itu 1000 tahunan Mbak Rosi, mau didesain saluran 1000 tahunan. Habis itu kota dengan saluran."

Berikut video lengkapnya:

TGUPP Salahkan Banjir Kiriman

Dalam kesempatan lain, Yayat dan Muslim sempat membahas gugatan korban banjir yang dilayangkan kepada Anies Baswedan tersebut.

Dalam tayangan PRIME TALK unggahan kanal YouTube metrotvnews, Selasa (7/1/2020), Yayat menyebut modernisasi drainase terakhir kali dilakukan ketika Fauzi Bowo masih menjabat sebagai gubernur.

Yayat mengimbau Pemprov DKI Jakarta harus mampu untuk membaca perubahan cuaca sehingga bisa ada tindakan antisipasi banjir.

"Bagaimana membaca kebutuhan ke depan dengan dinamika perubahan pola curah hujan tadi," ujar Yayat.

"Sekarang kan hujan seperti kita informasi dari BMKG di tahun 2019 ini, musim kemarau itu lebih panjang, sehingga potensi curah hujan akan lebih meningkat pada musim penghujan seperti ini," terangnya.

Yayat menegaskan bahwa banjir memang tak bisa dihindari di Jakarta, namun Pemprov Jakarta masih bisa mengusahakan untuk meminimalkan kerugian.

Ia juga mempertanyakan apakah program normalisasi atau naturalisasi yang terancang benar-benar sudah direalisasikan oleh Pemprov Jakarta.

Menurut Yayat, Anies Baswedan harusnya memiliki program yang terealisasi agar penanganan banjir bisa lebih cepat dan minim kerugian.

Menanggapi komentar Yayat, Muslim balik menanyakan solusi yang tepat untuk mengatasi banjir.

"Kita gunakanlah akal sehat kita, bahwa oke Kang Yayat tadi ngomong 'Ke depan ini bagaimana?'," ujar Muslim.

"Coba saya tanya Kang Yayat ke depan bagaimana? Mau didesain drainase kita 100 tahunan?" tanya Muslim.

"Bongkar lagi semua. Mungkin enggak?"

Muslim menyebut lebih baik menggunakan sistem drainase yang sudah ada namun diperbaiki ketimbang harus membongkar.

"Mungkin yang perlu kita perhatikan sekarang tetap desainnya 10 atau 25 tahunan, tapi betul-betul bekerja," usul Muslim.

"Karena warisan drainase dari sebelumnya itu banyak yang tidak normal," sambungnya.

Muslim menegaskan bahwa banjir yang terjadi di Jakarta adalah kiriman dari Bogor, sehingga termasuk tanggung jawab pemerintah pusat.

"Tapi ingat loh, ini banjir kiriman. Banjir kiriman itu yang tanggung jawab juga pemerintah pusat," kata Muslim.

"Kalau saya lihatnya begini, biarkan Pak Jokowi itu jangan diganggu lagi deh."

Muslim pun menceritakan pihaknya yang sudah bersusah payah menjaga Istana Negara agar tak terkena banjir.

Bahkan ia sampai hanya tidur dua jam demi memantau banjir.

"Saya waktu banjir terjadi saya tuh tidurnya cuma dua jam, menjaga betul istana itu tidak sampai kebanjiran," ungkap Muslim.

"Menjaga betul Pak Jokowi jangan sampai kebanjiran, itu kita jaga betul."

"Kalau Pak Jokowi sampai kebanjiran, terkurung banjir, wah (gawat)," sambungnya.

Menurut Muslim, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk menuntut Anies Baswedan perkara banjir.

Bahkan Muslim menganggap gugatan terhadap Anies Baswedan bisa menyeret Jokowi hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Sekarang kita mau class action, menuntut Pak Anies, menuntut Pak Jokowi, menuntut Pak RK, waduh capek," ucapnya.

Berikut video lengkapnya:

(Tribunnews.com/ Ifa Nabila)