Jakarta Banjir Lagi, Ketua FAKTA: Perilaku Pemprov DKI Tak Ada Perubahan, Selalu Terlambat
Sejumlah wilayah Jakarta kembali terkena banjir setelah hujan deras sejak dini hari hingga pagi di Ibu Kota dan sekitarnya, Sabtu (8/2/2020).
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Miftah
TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah wilayah Jakarta kembali terkena banjir setelah hujan deras sejak dini hari hingga pagi di Ibu Kota dan sekitarnya, Sabtu (8/2/2020).
Hal tersebut pun memantik respons Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan.
Tigor menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum ada perubahan signifikan, terutama dari segi persiapan.
"Melihat banjir Jakarta hari ini, ternyata belum ada perubahan signifikan kesiapan Pemprov Jakarta. Masih saja warga Jakarta jadi korban, pemprov tetap tanpa persiapan secara baik," ujar Tigor melalui keterangan tertulis kepada Tribunnews, Sabtu (8/2/2020).
Tigor menyebut warga tetap saja tidak mendapatkan informasi peringatan dini dan bantuan darurat sebagaimana mestinya agar bisa lebih ringan kerugian akibat banjir yang terjadi.
Baca: Jakarta Kembali Diterjang Banjir, Gubernur Anies Soroti Hujan Ekstrim Kawasan Hulu, Perintah Siaga
Baca: Prediksi Cuaca BMKG Hari Ini: Jakarta Diguyur Hujan Deras sejak Pagi hingga Banjir di Beberapa Titik
"Selalu terlambat dan tidak berbuat apa-apa untuk warganya, itulah perilaku Pemprov Jakarta dalam setiap kejadian banjir Jakarta di 2020," ungkap Tigor.
Tigor menyebut paling tidak banjir telah terjadi sebanyak empat kali di tahun 2020 ini.
"Tempat atau titik banjirnya pun selalu sama," ungkapnya.
Pemprov DKI disebut Tigor tidak memberi peringatan dan bantuan darurat.
"Aparat Pemprovnya pun sama saja tidak melakukan tugas memberikan informasi peringatan dini (early warning system) dan bantuan darurat (emergency response system) secara baik," ujarnya.
Hal ini membuat warga Jakarta kembali menjadi korban banjir tanpa ada pertolongan dan bantuan dari pemprovnya.
Perlu Sinergi dengan Pemerintah Pusat
Tigor menyebut penanganan banjir menjadi PR bersar bagi pemerintah.
Pemerintah pusat disebut Tigor harus turun tangan untuk penyelesaian masalah banjir.