Jakarta Kembali Banjir, Pakar Tata Kota Kritik Kinerja Anies Baswedan
Jakarta kembali banjir, Pakar Tata Kota, Prof Manlian Ronald Simanjuntak memberikan sorotan tajam kepada kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM - Banjir kembali menerjang sejumlah wilayah di DKI Jakarta, pada Sabtu (8/2/2020).
Lantaran hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Jumat (7/2/2020) petang, sehingga membuat sejumlah titik ibu kota terendam banjir.
Menanggapi hal ini, Pakar Tata Kota, Prof Manlian Ronald Simanjuntak memberikan sorotan tajam kepada kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Manlian menilai, Anies sebagai kepala daerah DKI Jakarta belum dapat menunjukkan leadership yang baik dalam menanggulangi banjir.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam program APA KABAR INDONESIA MALAM yang Tribunnews lansir dari YouTube Talk Show tvOne, Senin (10/2/2020).
Pakar tata kota ini mengkritik klaim yang dilontarkan Anies Baswedan bahwa telah mengendalikan banjir dengan baik.
Menurutnya Gubernur DKI ini belum memahami suatu permasalahan secara menyeluruh.
"Masalah banjir di Jakarta, apa yang disampaikan bapak gubernur sudah maksimal menurut saya bukan sudah maksimal, namun belum komperhensif," jelasnya.
"Mungkin kita belum mengenal apa itu Jakarta," kata Manlian.
"Jakarta itu kawasan strategis nasional, sehingga dampak banjir bukan akan ada lagi, tetapi sudah pasti terjadi," imbuhnya.
Ia pun menyinggung terkait adanya pembangunan di Jakarta yang begitu cepat dan serempak, dimana menjadi satu diantara faktor kuat terjadinya banjir.
Baca: Anies Klaim Tangani Banjir di Jakarta, Tigor Minta Jokowi Evaluasi Gubernur DKI : Kemampuannya Stuck
Menurutnya dalam menangani banjir di ibu kota, sebaiknya jangan hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja, namun juga harus dengan sekitarnya.
"Yang paling penting adalah perbatasan Jakarta, setiap kali ada pembangunan konstruksi baik gedung jalan, maka bertambahlah resiko dampak terhadap banjir," ujarnya.
"Jadi penanganan ini tidak dapat hanya Pemda DKI Jakarta saja, perlu dengan pihak-pihak lain," kata Manlian.