TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin sudah berjalan selama seratus hari. Namun, dalam waktu yang singkat ini sulit dijadikan dasar untuk menilai apakah pemerintahan sekarang berhasil atau tidak.

Demikian diutarakan pengamat politik, Karyono Wibowo saat menjadi pembicara pada Focus Group Discussion (FGD) "Mendorong Efektifitas Kinerja Kabinet Indonesia Maju" yang diselenggarakan Master C19 di Jakarta, Selasa (11/2/2020). 

"Dalam 100 hari ini, tentu ada plus minus. Secara umum sulit untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pemerintah. Tapi ini jadi tradisi publik dan hak mereka untuk menilai kabinet. Waktu yang ada sekarang, sebenarnya pas untuk melakukan konsolidasi. Para menteri harus membuat skema antara program dan anggaran harus disesuaikan," ungkap Karyono.

Turut hadir dalam FGD tersebut, antara lain M. Noor Marzuki (Tim Ahli Wakil Presiden), M. Broto Wardoyo (Analis Politik UI),  Muhamad Bakir (Jurnalis Senior) dan Sunanto (Ketua Umum PP Pemuda Muhamadiyah).

Karyono yang juga menjabat Direktur Indonesia Public Institue (IPI) tersebut mengemukakan, para menteri di Kabinet Indonesia Maju harus membuat progress report sesuai visi misi presiden dan wakil presiden.

"Harus dibuat skoring, sudah capai target apa belum sesuai visi misi presiden. Kalau belum capai target dan tak sesuai hasil yang selaras dengan visi presiden, maka jangan ragu menteri untuk dipanggil. Misal rapornya merah ya diganti. Presiden harus tegas karena presiden bilang tidak akan segan memecat para pembantunya," ujar Karyono.

Sementara itu, Analis Politik Universitas Indonesia (UI), Broto Wardoyo, mengenai peran Wapres  Ma'ruf Amin, sesungguhnya sudah sesuai dengan jalur.

Menurutnya, tidak ada yang tumpang tindih dengan tugas Presiden, karena posisi Wapres menjalankan apa yang tidak dilakukan Presiden Jokowi.

"Ada banyak program yang sudah dilakukan oleh Wapres K.H Ma’ruf Amin yang hanya masuk di website Setwapres, tetapi tidak muncul sama sekali di media manapun," jelas Broto.

Ketua Umum PP Pemuda Muhamadiyah, Sunanto ikut memberikan penilaian terhadap 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Menurutnya, belum ada kesatuan dalam Kabinet Indonesia Maju karena masih terlihat ego sektoral yang kental.

Pihaknya juga berharap pemerintah bisa memfasilitasi ormas lain selain NU.

"Jangan sampai terjebak stereotipe dimana segala posisi harus NU. Mari hilangkan ego sektarian antara NU dan Muhamadiyah karena semuanya adalah anak bangsa," kata Sunanto.

Di tempat yang sama, Tim Ahli Wakil Presiden, M Noor Marzuki mengatakan, semua menteri yang ada di Kabinet Indonesia Maju harus bisa melaksanakan visi misi yang dicanangkan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.

Mengenai posisi Wapres saat ini, diakuinya sulit untuk melihat anggaran di kementerian.

"Wapres bukan merupakan pelaksana, hanya pengawasan. Hal ini yang sering sulit dilakukan karena semua anggaran ada di kementrian masing-masing," ujarnya.