Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku dipanggil Komisi X DPR RI untuk mengklarifikasi polemik revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) di Cikini, Jakarta Pusat.

Prasetio diminta menghadap Komisi X DPR RI, Rabu (19/2/2020) besok.

"Saya besok dipanggil Komisi X DPR RI, mau diajak ngobrol diskusi itu, ada suratnya udah ke saya," kata Prasetio di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

Baca: Ketua DPRD DKI Ingatkan Anies Baswedan: Pemimpin Jakarta Harus Banyak di Lapangan

Diketahui sebelumnya sejumlah seniman memprotes revitalisasi TIM yang dilakukan Pemprov DKI.

Pemprov DKI dinilai sedang berupaya menyulap kawasan kesenian itu dengan cara mengubahnya jadi lokasi komersial.

Salah satunya lewat pembangunan hotel bintang lima.

Para seniman menyebut mereka tak pernah diajak duduk bersama soal rencana pembangunan hotel itu.

Menurut Prasetio, semestinya Gubernur Anies Baswedan tidak melakukan revitalisasi secara sepihak.

"Sekarang begini, itu kan situs nasional juga. Kalau saya, harusnya sebaiknya fasilitasi dulu para seniman maunya seperti apa, jangan bicara komersialnya. Ini bicara masalah komersialnya dulu, ya pasti mereka menolak," kata Prasetio.

Baca: Polemik Surat Rekomendasi Formula E, Ketua DPRD DKI: Kadis Kebudayaan Belajar Dulu Deh

Adapun proyek revitalisasi kawasan TIM ini sudah berjalan sejak penghujung tahun 2019.

Biaya revitalisasi sebesar Rp1,8 triliun dan ditargetkan rampung tahun 2021.

Sebelumnya, Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR, Senin (17/2/2020).

Kedatangannya para seniman itu untuk mengadu lantaran mereka kecewa dengan revitalisasi TIM.

Pimpinan Forum Seniman Peduli TIM Radhar Panca Dahana mengakui para seniman tidak pernah diajak bicara terkait revitalisasi TIM.

"Berangkat dari satu kebijakan itu seperti komet yang menghantam bumi. Mendadak kita hancur berantakan, kira-kira gitu. Tanpa ada kompromi, kayak ketetapan Tuhan aja. Nggak ada bicara sama sekali dengan kami, kebijakan itu, tahu-tahu sudah diberlakukan," katanya di Ruang Rapat Komisi X DPR, Senayan, Jakarta.

Setelah audiensi, Komisi X DPR segera memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan pemanggilan tersebut terkait revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang diduga cacat prosedural.

"Kami akan memanggil saudara Gubernur Pak Anies Baswedan, DPRD DKI dan PT Jakpro yang diposisikan dalam Pergub nomor 63 sebagai pelaksana dari pembangunan atau revitalisasi TIM ini," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Hari ini surat saya tanda tangan, langsung dilayangkan ke Mas Anies. Semoga secepatnya bisa direspons oleh Gubernur Mas Anies," imbuhnya.