TRIBUNNEWS.COM - Sejarawaan Restu Gunawan angkat bicara mengenai bencana banjir yang kembali melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Restu Gunawan menilai, saat ini bangsa Indonesia telah mengalami kemuduran, karena pemerintah dan masayarakat Indonesia sudah tidak mampu lagi mengelola hujan lokal.

Menurutnya perubahan tata kota yang luar biasa drastis, yakni berkurangnya ruang terbuka hijau menyebabkan air tidak terserap ke tanah melainkan menggenang di permukiman warga.

Ia pun menyebut, pemerintah dan masyarakat Indonesia terlalu banyak berteori dan tidak pernah beraksi.

"Ini (banjir Jabodetabek) membuktikan bahwa kita untuk mengelola hujan lokal pun tidak mampu."

"Kita terlalu banyak berteori, kita tidak pernah melakukan aksi," ujar Restu Gunawan dilansir dari kanal YouTube Talk Show Tvone, Rabu (26/2/2020).

Lebih lanjut, Restu Gunawan menjeleaskan solusi untuk banjir Jabodetabek adalah dengan adanya perubahan secara revolusioner.

Baca: Ajak Rapat Tangani Banjir, Komisi V Kecewa Tiga Gubernur Membolos

Menurutnya, apabila penanganan banjir masih dengan cara yang biasa-biasa saja, nanatinya tahun depan Jabodetabek akan diterjang banjir lagi.

Perubahan revolusioner sendiri di antaranya meliputi konsistensi di dalam RT/RW berupa pengembangan situ/waduk dan memperbanyak biopori.

DPRD Sebut Pemprov Ogah-ogahan dan Banyak Alasan Saat Tangani Banjir, Bandingkan dengan Formula E

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana angkat bicara soal bencana banjir yang kembali melanda ibu kota.

Justin menilai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) terlalu banyak alasan dan pembenaran terkait permasalahan banjir.

Sementara itu, saat menangani event balapan mobil Formula E, Pemprov DKI Jakarta langsung bergerak cepat hingga melompati beberapa aturan yang seharusnya dilaksanakan terlebih dulu.

"Selalu banyak alasan dan pembenaran mengapa banjir masih terjadi."

"Sedangkan event balapan Formula E, semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) digerakkan begitu cepat sampai banyak aturan dan mekanisme dilompati," ujar Justin kepada Tribunnews melalui keterangan tertulis saat dihubungi, Selasa (25/2/2020).

Bahkan, Justin menyebut jajaran Pemprov DKI Jakarta tampak ogah-ogahan mengurusi banjir.

“Menurut pengamatan kami, Pemprov DKI ogah-ogahan bekerja untuk menangani banjir," ujarnya.

Lebih lanjut, Justin menjelaskan, APBD untuk DKI Jakarta dari tahun 2018 sampai 2020 mencapai Rp 258 triliun.

Anggaran untuk penanganan banjir sendiri yakni senilai Rp 2,5 triliun.

Ia pun menyayangkan Anies Baswedan tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengatasi banjir.

Baca: Ungkap Salahnya Anies Baswedan Soal Banjir, Sutiyoso Bikin Karni Ilyas Ngakak, Penonton Tepuk Tangan

Baca: Sosok Rachmat HS, Pria yang Viral karena Sebut Banjir Jakarta di Hari Libur Berkat Doa Anies

Dana dengan segera melakukan pembebasan lahan guna normalisasi sungai pada 2021, mendatang.

“Sayangnya, Pak Gubernur tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengatasi banjir."

"Bahkan, karena Pemprov DKI lambat membebaskan lahan, masih belum jelas apakah Kementerian PUPR bisa melakukan normalisasi sungai pada 2021,” papar Justin masih dilansir dari sumber yang sama.

(Tribunnews.com/R Agustina/Wahyu Gilang P)