TRIBUNNEWS.COM - Pendistribusian jaring pengaman sosial atau bantuan sosial (bansos) kepada warga di DKI Jakarta dalam pandemi virus corona covid-19 dinilai belum maksimal dan bisa dibilang tak tepat sasaran.

Bagaimana tidak, Anggota DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak justru masuk dalam penerima bansos dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta tersebut membenarkan namanya masuk daftar penerima bansos Pemprov.

Padahal bansos tersebut ditujukan untuk warga miskin dan rentan miskin akibat dampak covid-19.

"Iya betul (itu nama saya). Itu di RT saya, enggak ada lagi," ucap Johnny, Rabu (22/4/2020) dilansir Kompas.com.

Baca: PSBB Jakarta Periode Pertama Tak Berjalan Maksimal, FAKTA: Perlu Pengorganisasian di Tingkat Bawah

Politisi PDI-P mengaku tak tahu menahu namanya bisa masuk dalam daftar tersebut.

Menurut Johnny, Ketua RT dan RW di wilayahnya yakni Kelurahan Lago, Koja, Jakarta Utara, juga tak merasa memasukkan namanya.

"Warga ada yang mengembalikan karena dia merasa tidak berhak apalagi saya yang harusnya ikut urunan kepada masyarakat," ujarnya.

"Di sinilah kelihatan sekali bahwa tidak melibatkan RT dan RW. Main comot saja itu kelihatan. Karena RT dan RW saya kan kenal sama saya," imbunya.

Johnny pun mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki data penerima bansos.

Agar tidak terjadi lagi salah sasaran.

"Masa saya dapat itu, nah ini sebagai warning kepada Pemda ketika memberikan data itu ya kepada Pempus atau Pemda harus hati-hati. Enggak bisa lagi secara acak, harus betul-betul," tambahnya.

Senada dengan Johnny, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menyebut pendataan penerima bansos di DKI Jakarta masih kacau.

"Pendataan sekarang ini kacau sekali, bahkan saya mendapat info ada ASN dan anggota TNI dapat bansos," ujar Tigor kepada Tribunnews melalui video conference, Kamis (23/4/2020).