"Pak Gubernur harus sadar bahwa tunjangan penghasilan itu hal yang penting dan sangat sensitif bagi para pegawai. Pak Gubernur harus mampu bertindak adil," kata August.

Menurut dia, pemotongan tunjangan PNS sendiri tak dapat dihindarkan, mengingat realisasi pendapatan daerah anjlok imbas pandemi Covid-19.

Namun, di sisi lain ada juga SKPD yang harus bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berisiko tinggi terpapar Covid-19.

"Pemberian tunjangan harus adil agar tidak timbul kecemburuan dan kecurigaan di antara pegawai," tuturnya.

"Sebagai contoh, saya kira PNS bisa legowo jika tunjangan 100 persen diberikan kepada tenaga kesebatan yang berhadapan langsung dengan pasien Covid-19," sambungnya.

Tak hanya tenaga kesehatan, kebijakan pemberian tunjangan lebih besar juga bisa diberikan kepada para pegawai yang benar-benar bersinggungan langsung dengan masyarakat demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Baca: Soal New Normal, Pakar Epidemiologi Sebut Indonesia Belum dapat Penuhi Seluruh Kriteria dari WHO

"Tunjangan lebih besar seharusnya diberikan bagi pegawai yang berpeluh keringat bekerja di lapangan," ucap dia.

August Hamonangan mencontohkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, pegawai kelurahan dan kecamatan, serta BPBD.

Disclaimer: 

TribunJakarta.com masih meminta konfirmasi ke pihak terkait soal ini.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono hingga saat ini belum memberi keterangan.

Telepon dan pesan singkat yang dikirimkan lewat apilkasi WhatsApp pun belum direspon oleh anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul: Politikus PSI Sebut Anggota TGUPP Dapat THR Penuh, Tunjangan PNS DKI Dipotong 50 Persen