Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mengingatkan Pemprov DKI untuk menimbang ulang dampak luar bisa jika new normal diterapkan di tengah kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya taat aturan PSBB, dan tes covid-19 yang belum cerminkan keadaan sebenarnya.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani menuturkan pihaknya paham bagaimana pandemi memberikan kesulitan ekonomi bagi Jakarta.

Tapi di satu sisi, keselamatan masyarakat harus jadi prioritas.

Sebab, jika tidak matang mengkalkulasi dampak negatifnya, bisa berimbas pada wabah corona yang kian tidak terkendali.

"Kalau masyarakat ditanya, jawabannya pasti mau kerja lagi, cari nafkah lagi buat keluarga. Tapi pemerintah DKI punya hitung-hitungan risikonya. Saya hanya mengingatkan, dampaknya akan luar biasa jika wabah di DKI jadi tidak terkendali," kata Achmad, kepada wartawan, Kamis (28/5/2020).

Politikus PKS ini berharap Pemprov DKI dan Gubernur Anies Baswedan tidak buru-buru mengambil keputusan soal kebijakan new normal tersebut, sebelum ada tes Covid-19 secara massal yang dilakukan dalam rentang dua minggu.

"Jangan buru-buru, DKI belum lakukan tes Covid-19 secara masal dalam dua minggu terakhir," ucap dia.

New Normal Bisa Jadi Bom Waktu di Jakarta

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI menyebut Jakarta belum siap melaksanakan kebijakan new normal.

Ia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menelaah berbagai pertimbangan, dan tidak buru-buru memutuskan.

Jika tergesa-gesa, ia khawatir new normal malah jadi bom waktu bagi Jakarta.

Alasan ketidaksiapan tersebut tak lain karena DKI Jakarta sampai sekarang belum melakukan tes Covid-19 secara massal, setidaknya untuk dua minggu terakhir.

Data terakhir, ada 133.854 orang yang menjalani rapid test per kemarin (27/4). Tapi data itu merupakan akumulasi sejak pertama kali rapid test dilaksanakan.