Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyoroti tingkat empati Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Anies Baswedan di tengah kondisi perekonomian yang sulit, imbas wabah Covid-19.

"Saya menyarankan semua pihak, termasuk TGUPP berempati terhadap situasi seperti ini," kata Mujiyono saat dikonfirmasi, Jumat (29/5/2020).

Pasalnya, di tengah kebijakan penyesuaian anggaran yang berimbas pemotongan 50 persen tunjangan penghasilan bagi PNS DKI, puluhan tim gubernur itu justru mendapat tunjangan penghasilan dengan jumlah tak sedikit.

Baca: Kerja di Kapal China, 13 ABK Asal Pemalang danTegal Telantar di Kepulauan Marshall

Baca: UPDATE: Total Pasien Positif Virus Corona 24.538, Provinsi Tertinggi di Jatim dan Didominasi Pekeja

Baca: Akui Cekcok Karena Kehilangan Bayi Kembar, Ammar Zoni & Irish Coba Tegar: Cara Tuhan Sayang Kita

Berdasarkan dokumen yang diterima Tribunnews.com, Ketua, pimpinan bidang dan anggota TGUPP menerima jumlah tunjangan Rp24 juta - Rp50 juta.

Mujiyono menjelaskan TGUPP memang masuk dalam kategori pekerja paruh waktu atau kontrak dan bukan ASN. Sehingga dalam pemberian tunjangan, mereka memakai Peraturan Gubernur tersendiri.

Secara aturan hal tersebut memang sudah benar, berikut pula dengan nomenklatur anggaran yang dipakai dalam APBD DKI yakni belanja langsung. Sama seperti PJLP yang tetap mendapat gaji 13-nya sebesar Rp4,2 juta.

"Jadi TGUPP kategorinya itu. Hanya jumlahnya sangat besar," ungkap politikus Demokrat itu.

Tapi dengan tunjangan sebesar itu, Mujiyono menyoroti tingkat empati TGUPP di tengah anggaran APBD yang alami penurunan target dari Rp87,9 triliun ke Rp47,18 triliun alias turun 47 persen.

Padahal penyesuaian APBD itu dilakukan karena imbas kontraksi ekonomi yang terjadi.

"Karena itulah diperlukan empati. Kesadaran deh. Kondisi seperti ini masalahnya hanya empati, itu saja," pungkas Mujiyono.