TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai kritikan dalam kebijakan ganjil genap yang diterapkan pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta.

Penerapan ganjil genap dinilai tak mampu mencegah penyebaran atau penularan Covid-19 di Jakarta.

Hal ini disampaikan analis transportasi publik sekaligus Ketua Forum Warga Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan.

Tigor menilai, terus meningkatnya angka konfirmasi Covid-19 membuktikan Anies gagal dalam menangani pandemi Covid-19 di Jakarta.

"Sebenarnya yang paling penting dilakukan oleh Pemprov Jakarta itu bukan membatasi kendaraan pribadi, tapi pengawasan pelaksanaan pembatasan masa transisi dan melaksanakan protokol kesehatan secara baik," ungkap Tigor melalui keterangan tertulis, Minggu (23/8/2020).

Baca: Kebakaran di Gedung Kejakssan Agung Tak Berpengaruh, Pagi Ini MRT Jakarta Beroperasi Normal

Menurut Tigor, masih banyak terjadi pelanggaran di masa PSBB transisi kali ini.

Mulai dari jam kerja hingga jumlah pekerja yang bekerja di Jakarta.

"Protokol kesehatan seperti memakai masker saja masih sering dilanggar di Jakarta," ungkap Tigor.

Tigor pun tak heran, Jakarta kembali menjadi wilayah dengan kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia.

Menurutnya, sejak awal rencana penerapan ganjil genap, banyak penolakan dari masyarakat.

Namun Pemprov Jakarta tetap menerapkannya.

"Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa tidak ada hubungan ganjil genap dengan upaya dalam penganan pandemi Covid-19 di Jakarta" ungkap Tigor.

Baca: Pemberlakuan Ganjil Genap untuk Kendaraan Roda Dua Diprotes Warga

Tigor menilai persoalan peningkatan angka kasus positif Covid-19 di Jakarta tidak bisa didekati dengan kebijakan ganjil genap.

"Berarti penggunaan dan pengaturan ganjil genap sebagai rem emergensi pada masa pandemi Covid-19 adalah salah," ujar Tigor.