TRIBUNNEWS.COM - Sanksi masuk peti mati bagi warga Jakarta yang tidak memakai masker dinilai main-main.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan.

Tigor menyebut sanksi ini aneh dan sangat tidak tepat untuk penanganan penyebaran Covid-19.

Sanksi ini dinilai Tigor berbahaya bagi pelanggar penggunaan masker justru akan tertular Covid-19 saat dihukum masuk peti mati.

"Apakah petugas Pemprov Jakarta bisa memastikan si pelanggar yang dihukum tidak positif Covid-19?"

"Bentuk hukuman masuk ke peti mati bagi pelanggar penggunaan masker ini menandakan Pemprov Jakarta Gubernur Anies Baswedan tidak memahami pandemi Covid-19," ungkapnya kepada Tribunnews.com, Minggu (6/9/2020).

Baca: Sepekan Terakhir Positivity Rate Covid-19 di Jakarta 13 Persen

Tigor menyebut hukuman masuk peti mati menunjukkan Pemprov Jakarta tidak serius dalam memberikan sanksi kepada pelanggar PSBB Transisi.

"Pantas saja sekarang ini kasus positif Covid-19 di Jakarta tembus angka 1.000 orang per harinya dan Jakarta menjadi Zona Hitam pandemi Covid-19," ujarnya.

Tigor menjelaskan, secara hukum tidak ada regulasi yang memberi wewenang Pemprov Jakarta boleh memberikan sanksi masuk ke peti mati untuk menangani masa pendemi Covid-19.

Penerapan sanksi seperti itu dapat dikatakan liar dan ada maladministrasi karena tidak diatur oleh regulasi daerah Jakarta.

"Ada pelanggaran atau tindakan maladministrasi oleh Pemprov Jakarta karena menjalankan sebuah sebuah tindakan tanpa ada dasar hukum dan melebihi wewenangnya," ujar Tigor.

Baca: 8.142 Orang Indonesia Meninggal Akibat Covid-19 di Dalam dan Luar Negeri

Masih menurut Tigor, secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) UU No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia diatur bahwa :

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

"Jelas pemberian sanksi masuk ke dalam peti mati itu adalah perbuatan melanggar hukum dan melampaui wewenang yang dimiliki Pemprov Jakarta karena tidak ada regulasi yang mendasarinya," ungkap Tigor.