Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyayangkan sikap pimpinan fraksi yang walkout dalam rapat pengesahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta 2019 kepemimpinan Anies Baswedan-Riza Patria.

"Menyayangkan sikap pimpinan, pimpinan harusnya tidak seperti itu, seharusnya bertanya terlebih dahulu," kata Prasetio kepada Tribunnews.com, Senin (7/9/2020) malam.

Untuk diketahui rapat pengesahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta 2019 diwarnai aksi walkout 4 fraksi yaitu PAN, Golkar, Nasdem, dan PSI.

Baca: Sudah Ditegur Gubernur Anies Baswedan, Bandel Tetap Beroperasi, Cafe Terbalik Kopi Ditutup Sementara

Menurut pria yang karib disapa Pras tersebut, pengesahan dilakukan karena harus ada pertanggungjawaban penggunaan APBD.

"Karena harus dijadikan Perda (peraturan daerah) karena programnya sudah selesai dilaksanakan. Sehingga dilaporkan ke Banggar lalu disahkan, diparipurnakan, dijadikan Perda, jadi pertanggungjawabannya jelas," katanya.

Pras justru heran dengan aksi walkout tersebut.

Baca: Ketua DPRD DKI Minta Pemprov Terbuka Soal Pejabat yang Terinfeksi Covid-19

Menurut Pras, P2APBD harus ditetapkan menjadi Perda, agar Dewan dapat segera membahas APBD perubahan 2020.

Lagi pula menurut Pras, proses pengesahan P2ABPD telah melalui mekanisme yang berlaku, salah satunya rapat Banggar.

"Di Banggar kan telah dibicarakan, sebelum diparipurnakan. P2APBD harus dikuatkan dengan yang namanya Perda," katanya.

Baca: Anggota DPRD DKI Jakarta dari PKS Umi Kulsum Meninggal Dunia, Dua Kali Jalani Swab Test Covid-19

Pras menilai mereka yang walkout gagal paham.

Terutama, pimpinan fraksi yang seharusnya bertanya terlebih dahulu sebelum melakukan walkout.

Sebelumnya sebanyak 4 fraksi di DPRD DKI Jakarta melakukan walkout atau keluar dari ruangan Rapat Paripurna sebagai bentuk penolakan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019.

Pras mengatakan keputusan tersebut sah, lantaran rapat paripurna dihadiri lebih dari 50 persen anggota DPRD.