TRIBUNNEWS.COM - Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuai respons banyak pihak.

Bahkan, respons itu datang dari tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.

Tiga menteri itu menilai penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat.

Selain itu, kritik tajam datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arif Poyuono terkait penerapan kembali PSBB.

Lalu bagaimana tanggapan mereka terkait penerapan kembali PSBB di Jakarta?

1. Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai, pengumuman pemberlakuan PSBB total oleh Anies berimbas pada pasar keuangan.

Menurutnya, kebijakan penerapan kembali PSBB yang diumumkan Anies pada Rabu (9/9/2020) menyebabkan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan.

Baca: Bos Lion Air Khawatir PSBB Total Bawa Dampak ke Industri Penerbangan

Diketahui, pada Kamis (10/9/2020) pukul 10.36 WIB, IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin.

Padahal, sebelumnya, kata Airlangga, kinerja indeks saham sudah mulai bergerak ke arah positif.

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin," ujar Airlangga seperti dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

"Hari ini masih tidak pasti karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," jelasnya.

Menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian.

Sebab, lanjut dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, namun juga kepercayaan masyarakat dan publik.

"Kita harus melihat gas dan rem ini, kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik."

"Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," terangnya.

2. Agus Gumiwang

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan penerapan kembali PSBB.

Menurutnya, hal itu akan semakin parah bila wilayah lain juga menerapkan hal serupa.

"Kami melihat industri yang sedang menggeliat ini khawatir mendapat tekanan."

"Tapi yang perlu disampaikan bahwa pemerintah menilai kesehatan masyarakat suatu hal yang tida bisa ditawar," kata Agus dalam video conference, dikutip dari Kompas.com.

Agus menjelaskan, industri manufaktur merupakan penyumbang terbesar perekonomian Indonesia.

Baca: Ketua DPR Minta Pemerintah Tegas Lakukan Pengawasan Saat PSBB

Baca: PSBB Jakarta Dikhawatirkan Semakin Melemahkan Sektor Perekonomian

Tertekannya kinerja industri manufaktur bakal berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Selain mempengaruhi kinerja manufaktur, Agus menilai pengetatan PSBB juga bakal mempengaruhi agenda pemerintah untuk melakukan substitusi impor.

"Banyak yang bilang terlalu ambisius, tapi kita jalan terus dengan program ini."

"Dengan catatan kalau PSBB kembali diketatkan, bukan hanya di Jakarta, tapi daerah lain, ini akan pengaruhi program substitusi impor," jelasnya.

3. Agus Supramanto

Menteri Perdagangan Agus Supramanto meminta jalur distribusi tak dihalangi agar rantai pasok terjaga bila PSBB kembali diterapkan.

"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi."

"Jalur distribusi ini di setiap PSBB perlu tetap berjajalan agar supply chain tidak terganggu," kata Agus dalam Rakornas Kadin, dikutip dari Kompas.com.

Ia menekankan, setiap daerah yang memutuskan untuk melakukan PSBB sangat perlu memperhatikan kelancaran distribusi, termasuk logistik.

Baca: Terapkan PSBB, Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Diperkuat

Ini untuk mendorong kegiatan di sektor prioritas tetap berjalan sehingga perekonomian terjaga.

"Karena PDB (Produk Domestik Bruto) kita 50 persennya adalah konsumsi, kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB kita," jelasnya.

4. Arief Poyuono

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono memberikan kritik tajam atas keputusan Anies yang kembali menerapkan PSBB.

Bahkan, Arief mengatakan, Anies sudah layak dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Arief beralasan bahwa, kebijakan Anies menetapkan kembali PSBB di Jakarta telah melanggar peraturan kedarutan.

"Anies sudah layak dinonaktifkan, karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi," kata Arief, dalam keterangannya yang dikonfirmasi Tribunnews.com.

Baca: Anies Perketat PSBB Jakarta, Epidemiolog Mendukung: Jangan Ulang PSBB yang Tidak Optimal

Menurut Arief, pengumuman Anies secara sepihak memiliki dampak lebih berbahaya.

Karena menyebabkan ketakutan yang luas di masyarakat yang tengah mencoba bangkit kembali dalam era kenormalan baru.

"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," jelasnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana/Vincentius Jyestha Candraditya, Kompas.com/Mutia Fauzia/Yohana Artha Uly)