Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Diskusi Mappilu PWI: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Meminta Pemerintah Tunda Pilkada 2020

Mahllil Rubi mewakili PB IDI tetap meminta pemerintah menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Diskusi Mappilu PWI: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Meminta Pemerintah Tunda Pilkada 2020
Dok. Humas Mappilu PWI
Suasana diskusi daring (Webinar) yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI dengan tema 'Menimbang Pilkada 2020 : Tetap 9 Desember 2020 atau Ditunda Demi Keselamatan Bersama' pada Kamis (24/9/2020) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI menggelar diskusi Daring dengan tema 'Menimbang Pilkada Serentak 2020 : Tetap 9 Desember 2020 atau Ditunda Demi Keselamatan Bersama', Kamis (24/9/2020).

Hadir pada diskusi itu ialah Kapusdatin dan Humas BNPB, Agus Wibowo, Sekjen PB NU, Helmy Faishal
Zaini, Asisten Operasi Kapolri, Irjen Pol Imam Sugianto, PKDH Otda Kemendagri, Heri Roni dan Pengurus
Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mahlil Ruby. Acara ini dibuka oleh Ketua Umum PWI Pusat, Atal S
Depari.

Mahllil Rubi mewakili PB IDI dalam paparannya mengatakan persatuan dokter yang memiliki anggota di
hampir seluruh Indonesia itu, tetap meminta pemerintah menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"PB IDI tetap meminta pemerintah untuk menunda Pilkada, meski kami memang belum menyampaikan secara resmi kepada pemerintah," ungkap Mahlil Ruby.

Alasan penundaan itu terkati ancaman gelombang pandemi Covid-19 yang belum diketahui akan
berlangsung hingga kapan, sementara saat ini diprediksi penularan covid di Indonesia belum sampai di
‘puncak’.

“PB IDI terus memantau puncak penularan Covid-19 di Indonesia, sampai hari ini itu kita itu masih di
lereng, belum di puncak apalagi turun," kata dia.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada Serentak akan susah menerapkan pelaksanaan kesehatan, meski
demikian, jika Pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020, PB IDI memberikan sejumlah syarat.

"Karena sudah ketuk palu, kami setidaknya berharap pemerintah bisa menekan peningkatan kepatuhan masyarakat. Apakah bisa menjami selama dua bulan ini?" katanya.

Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP
Muhammadiyah Abdul Rohim Gazali yang menurutnya, pemerintah dan DPR telah memaksakan
pelaksanaan Pilkada 2020 yang sangat berbahaya. Tidak tertutup kemungkinan, kata dia nyawara
petugas pemilu dan rakyat terancam dari pelaksanaan Pilkada.

“Menurut kami ini pertaruhan yang sangat membahayakan. Kita sudah ada pengalaman pada pemilu 7
April 2019 lalu," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Toni Bramantoro
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas