TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menolak permohonan izin penggunaan kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk kegiatan Reuni Akbar Persatuan Alumni 212 (PA 212).

Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas, Muhammad Isa Sarnuri mengatakan, alasannya karena Monas masih ditutup sejak 14 Maret 2020 lalu.

"Sejak 14 Maret 2020 Monas ditutup untuk umum dan tidak ada kegiatan publik apapun yang dilangsungkan di kawasan Monas," tulis Isa dalam Surat Jawaban untuk PA 212, dikutip dari TribunJakarta.com, Selasa (17/11/2020).

Penutupan kawasan Monas tersebut dilakukan demi meminimalisir penularan Covid-19.

Hal ini pun disebutnya sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang meminta jajarannya untuk meminimalisir kegiatan pengumpulkan massa.

"Memperhatikan hal itu, maka permohonan izin penggunaan Monas tidak bisa dipenuhi," jelasnya.

Baca juga: Pemprov DKI Kirim Surat Resmi Tak Beri Izin Reuni Akbar 212 di Monas

Baca juga: UPT Monas Tolak Permohonan Izin Penggunaan Kawasan Monumen Nasional untuk Reuni 212

Polri Tak akan Keluarkan Izin

Senada dengan Pemprov DKI Jakarta, pihak kepolisian juga tak akan mengeluarkan izin untuk kegiatan Reuni PA 212 di Monas.

Karo Penmas Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono mengatakan, keputusan itu sesuai dengan perintah Kapolri, Jenderal Idham Azis.

Hal itu untuk melarang adanya kerumunan massa di masa pandemi Covid-19.

"Kami tidak mengizinkan, tidak mengeluarkan izin keramaian," kata Awi di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, seperti diberitakan Tribunnews.com sebelumnya.

Ia menegaskan, seluruh kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian akan dilarang oleh aparat penegak hukum.

"Kalau masih ada pihak-pihak yang mengumpulkan orang, pimpinan sudah jelas mengatakan untuk segera membubarkan. Itu perintah pimpinan, sudah jelas," tegasnya.

Baca juga: PA 212 akan Tunda Reuni, Slamet Maarif Ganti Acara Jadi Dialog Nasional yang Dihadiri Rizieq Shihab

Baca juga: Tak Dapat Izin, Reuni PA 212 di Monas Resmi Ditunda

Acara Pengganti Disiapkan