TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari kedua tahapan pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2021, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) bekerjasama PWI Pusat memfasilitasi pelaksanaan webinar dengan tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional : Apa yang Menjadi Prioritas?"

Webinar ini fokus membahas Prioritas Percepatan Pemulihan Ekonomi dengan menghadirkan narasumber Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemkeu RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, Pemimpin Redaksi Infobanknews.com, Eko B Supriyanto dan Anggota Dewan Pers, Jamalul Insan serta dimoderatori oleh Wakil Sekjen PWI Pusat, Marthen Selamet Susanto.

Kunta Wibawa menjelaskan pemerintah pusat terus berupaya memaksimalkan kebangkitan ekonomi selama pandemi, dengan mendorong ekonomi masyarakat di tingkat dasar, sekaligus memberi bantuan perlindungam sosial sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan penanganan Covid-19 di bidang kesehatan.

"Jadi realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menunjukkan akselerasi yang terus meningkat pada kuartal IV-2020 yang mencapai Rp 184,3 triliun," ungkap Kunta.

Klaster perlindungan sosial (Perlinsos) pun telah mencapai realisasi 100% di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan beras, kartu sembako dan bantuan tunai, bansos Jabodetabek, bansos non tunai Jabodetabek, bantuan subsidi upah/gaji, bantuan subsidi upah/gaji bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di Kemendikbud dan Kemenag.

"Cakupan perlindungan sosial makin luas dan targeting semakin baik. Hampir semua RT di kelompok 40% masyarakat berpenghasilan terendah menerima setidaknya satu bantuan. Meski isu exclusion dan inclusion error masih ada tetapi terdapat perbaikan data bottom up," jelasnya.

Sementara itu ketahanan pangan kata Kunta semakin membaik. Program bantuan sembako, dan bantuan tunai misalnya, membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan.

"Program Kartu Pra Kerja meningkatkan kompentensi dan membantu memenuhi kebutuhan hidup," ujarnya.

Penyaluran berbagai bantuan secara tidak langsung juga meningkatkan inklusi keuangan (rekening bank atau rekening ponsel)Tambahan rekening dalam penyaluran program Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Bantuan Subsidi Upah pekerja maupun guru honorer.

Progres realisasi pada klaster perlindungan sosial telah mencapai 99,5%, . Hal ini berdampak bagi masyarakat yang dibantu dapat bertahan dengan usahanya.

"Hasil survei evaluasi penempatan dana PEN, dengan responden 3.000 UMKM di 20 provinsi penempatan dana PEN terbesar menyatakan bahwa intervensi PEN membuat mayoritas responden dapat bertahan tidak mengalami penurunan omzet dan keuntungan, bahkan 29% responden mengalami peningkatan omzet, 26 persen mengalami peningkatan keuntungan," jelas Kunta.

Eko B. Supriyanto yang telah berkecimpung puluhan tahun sebagai wartawan ekonomi memberikan masukan bagi pemerintah, menurutnya kondisi perekonomian saat ini mengkhawatirkan, sehingga perlu percepatan perbaikan bagi berbagai sektor utamanya UMKM. Ia khawatir pemulihan ekonomi nasional selama pandemi telah 'salah resep' dan 'salah dosis'

"Pertumbuhan ekonomi nasional kan ditopang oleh konsumsi masyarakat, maka APBN harus bisa didorong untuk meningkatkan demand di tingkat masyarakat," katanya.

"Agar ekonomi bergerak dan segera membaik ada tiga hal yang perlu dilakukan, pertama intervensi kesehatan termasuk vaksinasi yang dipercepat kalau perlu melalui Puskesmas di daerah kan lebih mudah tuh menjangkau masyarakat kita. Kedua, fleksibilitas dari perusahaan, support kepada dunia usaha untuk tingkatkan demand dan ketiga reformasi sektoral melalui UU Cipta Kerja agar pada akhirnya sektor-sektor ini dapat mengurangi ketimpangan," pinta Eko.