TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim ditanya pers mengenai isu Gibran Rakabuming Raka akan maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Isu itu mencuat di tengah kecurigaan pihak tertentu mengenai agenda terselubung Presiden Jokowi dan partai koalisi pemerintah untuk menjadikan Gibran sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024 di balik keputusan penghentian revisi UU Pemilu dan Pilkada. 

Menurut Luqman, kecurigaan semacam itu terlalu spekulatif dan mengada-ada.

"Tapi, namanya spekulasi atau menduga, siapapun dan apapun boleh saja. Ini negeri bebas. Tidak ada larangan siapapun untuk menduga-duga," ujar Luqman, Jumat (12/2/2021). 

"Jika pun benar Gibran akan maju pada Pikada DKI Jakarta 2024, itu hak politik yang dilindungi konstitusi," ujar Anggota Komisi II DPR RI ini.  

Menurut dia, tentu Gibran dan Pak Jokowi sendiri yang bisa menjawab kebenarannya soal itu.

"Partai koalisi pemerintah tidak pada posisi kepentingan seperti itu," ujarnya.

Baca juga: Demokrat Ngotot Pilkada 2022, Gerindra: Mungkin AHY Mau Maju di Pilgub DKI

PKB,  menurut Luqman, juga partai lain dalam koalisi pemerintahan, punya agenda sendiri terhadap Pilkada 2024, termasuk Pilgub DKI.

"PKB belum terlalu serius berpikir ke sana. Saat ini baru awal 2021, masih jauh menuju 2024," katanya.

Meski demikian, kata Luqman, di internal PKB tentu juga sudah ada ancang-ancang.

Untuk Pilgub DKI Jakarta 2024, PKB sudah menyiapkan beberapa kader mumpuni diantaranya Jazilul Fawaid (Wakil Ketua MPR RI), Faisol Reza (Ketua Komisi VI DPR RI), Cucun Ahmad Syamsurizal (Ketua FPKB DPR RI) dan Hasbiyallah Ilyas (Ketua DPW PKB DKI Jakarta).

Sementara dari luar unsur partai, PKB melirik artis Raffi Ahmad dan Agnes Monica untuk ditimang sebagai cagub DKI Jakarta 2024.

Dikatakan keputusan penghentian pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada, bagi PKB, semata karena pertimbangan situasi nasional yang membutuhkan konsentrasi pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang mengalami masalah serius.

"Partai-partai koalisi pemerintah yang lain tentu memahami situasi ini dan karenanya memberikan dukungan penuh agar agenda pemerintah ini berhasil cemerlang sehingga kesehatan dan ekonomi rakyat dapat dipulihkan kembali," ujar Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor ini.

Menurut dia,  keputusan ini sama sekali tidak ada agenda kepentingan politik personal seperti yang dispekulasikan itu.

Polemik UU Pemilu

Polemik revisi Undang-undang Pemilu di DPR makin melebar.

Bukan saja pada substansi pemilu tapi tudingan keinginan tokoh maju dalam Pilkada Jakarta.

Hingga saat ini ada dua opsi waktu pelaksaan Pilkada yakni tahun depan 2022 atau pada 2024 usai Pemilu.

Dua opsi pelaksaan Pilkada itu masih dibahas DPR RI melalui UU Pemilu.

Partai Demokrat menuding kebijakan pemerintah yang tidak akan merevisi dinilai karena akan mengatrol Gibran Rakabuming Raka, putera sulung Jokowi yang terpilih jadi Walikota Solo.

Hal itu disampaikan Wakil Sekjen Partai Demokrat Irwan.

"Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah mengubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024? Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022. Pertanyaan ini muncul di masyarakat banyak karena terus terang saja saya sendiri pun sulit untuk menemukan penjelasan lain yang lebih masuk akal," kata Irwan, kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).

Baca juga: Demokrat Duga Jokowi Siapkan Gibran Maju di Pilgub DKI, Ini Reaksi Politisi PDIP

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya keyakinan tidak direvisinya UU Pemilu untuk mengganjal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun pernyataan ini ditepis oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Tidak usah melambung terlalu jauh dalam menganalisis tidak berlanjutnya rencana revisi UU Pemilu dengan mengaitkan disiapkannya Gibran untuk Pilkada DKI 2024 atau untuk mengganjal Anies Baswedan di pilkada atau pilpres," kata Waketum PPP Arsul Sani, Kamis (11/2/2021).

Pada saat yang sama, Gerindra menuding bahwa Partai Demokrat sedang menjagokan ketua umummya Agus Harimurti Yudhoyono  (AHY) dengan cara merevisi UU Pemilu, yang salah satunya melaksanakan Pilkada 2022.

"Publik juga boleh curiga dengan PD. Jangan-jangan ada kepentingan mereka saja yang ngotot Pilkada 2022, mungkin Pak AHY mau maju Pilgub DKI. Who knows? Ya tapi itu juga hak mereka," kata politikus Partai Gerindra Habiburokhman seperti dikutip dari Kompas.TV.

Sementara Ketua Komisi II Doli Kurnia sudah mengatakan bahwa Komisi II tidak akan melanjutkan revisi UU Pemilu sejalan dengan keinginan pemerintah.

Salah satu point penting dalam UU ini adalah Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah akan dilaksanakan serentak tahun 2024.

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.TV