Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Banjir di Jakarta

Relawan FPI Diminta Copot Atribut saat Evakuasi Korban Banjir, Kronologi dan Tanggapan FPI

Polrestro Jakarta Timur dan Kodim 0505 Jakarta Timur membubarkan relawan FPI yang hendak mengevakuasi warga RW 04 Kelurahan Cipinang

Relawan FPI Diminta Copot Atribut saat Evakuasi Korban Banjir, Kronologi dan Tanggapan FPI
TANGKAPAN LAYAR VIDEO
Perahu karet bertuliskan FPI saat proses evakuasi banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Sabtu (20/2/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polrestro Jakarta Timur dan Kodim 0505 Jakarta Timur meminta sejumlah relawan FPI mencopot atribut saat memberikan bantuan kepada korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur.

Hal itu terjadi pada Sabtu (20/2/2021) pagi atau sebelum Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyambangi warga RW 04.

Kronologi

Kapolsek Makasar Kompol Saiful Anwar mengatakan hal itu berawal saat petugas gabungan hendak mengevakuasi warga RW 04 korban banjir dari rumah ke posko pengungsian.

"Pada saat kita membantu masyarakat di sana mengevakuasi warga, ada masyarakat yang menggunakan atribut FPI. Baik atribut di perahu motor, maupun kaos, dan pelampung," kata Saiful saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Senin (22/2/2021).

Bendera FPI pun bertengger di perahu karet yang digunakan relawan untuk mengevakuasi warga RW 04 saat ketinggian banjir luapan Kali Sunter mencapai 3 meter.

Tapi dia tidak merinci apa atribut dipakai relawan mengacu pada Front Pembela Islam yang dinyatakan pemerintah sebagai organisasi terlarang, atau Front Persaudaraan Islam.

Mengingat setelah 30 Desember 2020 lalu pemerintah menyatakan segala kegiatan Front Pembela Islam dilarang, terbentuk organisasi baru bernama Front Persaudaraan Islam.

Hanya bahwa atribut bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam menteri/kepala lembaga saat pemerintah melarang kegiatan Front Pembela Islam.

"Sehingga kami panggil, kami panggil, kami suruh buka atributnya. Kalau mau bantu masyarakat silakan buka atributnya (FPI). Karena apa, karena bentuk kegiatan FPI kan dilarang. Sudah dinyatakan organisasi terlarang kan," ujarnya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas