Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bambang Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak penghapusan tiket harian di 10 stasiun KRL di Jabodetabek.

Diketahui, Commuter Line Indonesia (KCI), sebagai pengelola KRL di Jabodetabek, akan mewajibkan tiket KMT (Kartu Multi Trip) di 10 stasiun di Jabodetabek per 25 Maret 2021.

10 stasiun tersebut yakni Bojonggede, Citayam, Depok Baru, Depok, Kranji, Bekasi, Jakarta Kota, Tanang Abang, Angke dan Parung Panjang.

Baca juga: Viral Video KRL Dilempari Batu, Kaca Pecah hingga Satu Penumpang Terluka

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, dengan pemberlakuan ini, artinya tiket harian tidak berlaku lagi di stasiun tersebut.

Dalam perspektif hak-hak konsumen sebagai pengguna KRL kebijkan ini tidak adil, karena memberatkan konsumen.

Baca juga: KRL Siap Jadi Angkutan Massal Perkotaan di Masa Depan

"Sebab dengan mewajibkan KMT, maka konsumen dengan tiket harian harus mengeluarkan uang minimal Rp 30.000 untuk beli KMT," jelas Tulus, Senin (22/3/2021).

"Sementara masih banyak pengguna lepas KRL, yang tidak membutuhkan KMT, karena hanya sekali-kali saja menggunkan KRL," lanjutnya.

Oleh karena itu YLKI dan komunitas KRL Mania menolak kebijakan tersebut, dan mengusulkan 5 poin penting.

Pertama, pihaknya meminta dengan sangat agar managemen KCI tetap memberlakukan tiket yang berlaku jangka pendek/tiket harian.

"Oleh karena itu, harus ada effort dari operator untuk menyediakan uang kembalian sebagai antisipasi pengguna yang menarik sisa dana," lanjut Tulus.

Kedua, tidak hanya konsumen sebagai pengguna yang harus adaptif. Tapi operator pun mesti solutif dan adaptif.

Baca juga: Jokowi Sebut KRL Yogyakarta-Solo Lebih Cepat 10 Menit dari Prameks

Ketiga, negara-negara yang sistemnya sudah lebih baik pun, tiket eceran tetap ada.

"Misalnya di Singapura, untuk tiket MRT kita bisa memilih tiket jangka pendek yang berlaku beberapa hari saja," katanya.

Selain itu, Tulus juga mengeluhkan harga mahal kartu KMT Rp 30 ribu, dan harga jaminan THB 10 ribu.

Padahal harga asli kartu KMT dan THB tidak semahal itu. YLKI menduga, KCI sengaja mendapatkan penghasilan dari jualan kartu, padahal core business-nya adalah menjual jasa transportasi.

Kemudian poin terakhir, pada akhirnya penggunaan ticket Harian tetap harus diberi akses, khususnya bagi pengguna KRL yang bukan pengguna rutin.

"Dan harus dipertimbangkan soal daya beli konsumen, yang hanya mampu beli tiket Harian," pungkasnya.