Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

KPK Minta Pemprov DKI Jakarta Review Optimal HPS dalam PBJ

Probity audit, kata Linda, adalah penilaian untuk memastikan proses PBJ sesuai prinsip integritas, benar, dan jujur.

KPK Minta Pemprov DKI Jakarta Review Optimal HPS dalam PBJ
Tribunnews.com
Gedung KPK 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta untuk melakukan kaji ulang atau review optimal atas Harga Perkiraan Sementara (HPS) dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi dengan agenda Pelaporan Kemajuan Pemenuhan Bukti Dukung MCP (Monitoring Centre for Prevention) Korsup Pencegahan KPK Tahun 2021 untuk Indikator PBJ, bertempat di Ruang Rapat I Sekretariat Daerah, Balaikota Provinsi DKI Jakarta, Kamis (22/4/2021).

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah II KPK Dwi Linda Aprilia menyatakan, untuk pengawasan indikator PBJ di Pemprov DKI Jakarta, KPK fokus pada pemantauan apakah Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan reviu optimal HPS dan probity audit atau belum.

Baca juga: Sosok Ihsan Yunus Tak Ada Dalam Dakwaan Juliari Batubara, Ini Jawaban KPK

Probity audit, kata Linda, adalah penilaian untuk memastikan proses PBJ sesuai prinsip integritas, benar, dan jujur.

Di dalam indikator PBJ, sambung Linda, terdapat lima sub-indikator yang menjadi lingkup penilaian KPK.

Kelima sub-indikator itu adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Unit Kerja PBJ, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perangkat pendukung, penayangan SiRUP (Sistem Infromasi Rencana Umum Pengadaan), serta adanya upaya pengendalian dan pengawasan.

Baca juga: KPK Periksa Penyidik yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp1,5 Miliar

Berdasarkan skor aplikasi MCP KPK, nilai indikator PBJ dari Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2020 adalah 64,7 persen.

Skor ini relatif rendah dibandingkan dengan beberapa indikator MCP lainnya.

Dan, nilai sub-indikator terendah dari PBJ yaitu pada penayangan SiRUP, yang salah satu aspeknya yang masih bernilai sangat rendah atau nol persen adalah reviu HPS.

Baca juga: KPK Telusuri Proses Pengadaan Tanah di Internal Sarana Jaya

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas