Pakar Industri Penerbangan: Reformasi & Restrukturisasi Solusi Atasi Permasalahan Garuda Indonesia
Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia diyakini harus mengambil langkah ‘whole package reformed’.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia diyakini harus mengambil langkah ‘whole package reformed’.
Langkah itu dianggap mampu untuk mengatasi masalah seperti utang maupun rute penerbangan yang tidak menguntungkan Garuda Indonesia.
Pakar Industri Penerbangan Hendra Soemanto mengatakan langkah ‘whole package reformed’ yakni reformasi dan restrukturisasi dalam semua aspek manajerial.
“Dan strategi ini harus terbebas dari kepentingan-kepentingan pihak dan golongan tertentu baik dari eksternal maupun internal organisasi,” ucapnya seperti dikutip dari keterangan pers, Selasa (22/6/2021).
Menurut Hendra, restrukturisasi diarahkan perampingan berbasis kinerja dan struktur birokrasi tidak bertingkat.
Baca juga: Ribuan Karyawan Ajukan Pensiun Dini, Dirut Garuda Indonesia Akui Belum Ada Uangnya
Jenjang jabatan panjang harus dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan agar berdampak kepada efisiensi biaya dan waktu.
Birokrasi panjang dan regulasi tumpang tindih akan mempersulit kerja pihak konsultan penerbangan yang ditunjuk manajemen Garuda Indonesia.
"Sebagus apa pun business plan yang ditawarkan tidak akan optimal hasilnya jika ada birokrasi yang menyulitkan," ujarnya.
Regulasi dan birokrasi dari lembaga-lembaga terkait yang rumit serta menghambat kreativitas kerja Garuda Indonesia harus diintegrasikan dan diefisiensikan.
Selain itu, standard operating procedure (SOP) yang panjang dan kaku tentunya harus dapat diringkas dan lebih fleksibel serta berorientasi terhadap hasil (result oriented).
“Disinilah peran pemimpin untuk memfokuskan strategi bisnis lebih kepada hal-hal yang basic, lebih kepada negosiasi untuk memutus rantai birokrasi," ujarnya.
Polemik internal Garuda Indonesia dampak dari panjangnya birokrasi lembaga-lembaga terkait seperti proses pengadaan dan penyewaan pesawat termasuk penentuan jenis dan tipenya.
“Sudah seharusnya manajemen Garuda Indonesia sebagai user diberikan kewenangan penuh dalam proses negosiasi berdasarkan analisis rute dan mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham,” kata Hendra Soemanto.
