TRIBUNNEWS.COM, CIBINONG - Sejumlah kendala dihadapi Pemkab Bogor menghadapi melonjaknya angka konfirmasi positif Covid-19.

Satu di antara kendala yang utama ialah klaim BPJS Kesehatan yang belum dibayar.

Dampaknya terdapat rumah sakit yang mengalami masalah keuangan dalam penanganan Covid-19.

Hal itu diungkapkan Bupati Bogor Ade Yasin kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan pada Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat secara virtual, di Pendopo Bupati, Senin (5/7/2021).

Baca juga: WNA Buat Ulah saat PPKM Darurat di Jakut: Berkerumun di Kafe, Main Billiard, Ada yang Positif Corona

Klaim Rp 261 Miliar ke BPJS Kesehatan Belum Dibayar, 4 RSUD di Bogor Kesulitan Beli Obat dan Oksigen

Pemerintah Kabupaten Bogor menghadapi sejumlah kendala dalam penanganan Covid-19 di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saat ini.

Satu di antara kendalanya adalah klaim BPJS Kesehatan yang belum dibayar, sehingga terdapat rumah sakit yang mengalami masalah keuangan dalam penanganan Covid-19.

Hal itu diungkapkan Bupati Bogor Ade Yasin kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan pada Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat secara virtual, di Pendopo Bupati, Senin (5/7/2021).

Dia menjelaskan saat ini ada kendala klaim pembayaran BPJS Kesehatan dari 4 RSUD di Kabupaten Bogor.

"Ada sekira Rp 200 miliar yang statusnya masih dispute klaim (belum jelas), sedangkan Rp 61 miliar sudah jelas dan tinggal menunggu pembayaran," ungkap Ade.

Menurut dia, kondisi ini mengganggu arus kas keuangan rumah sakit yang berdampak pada kualitas pelayanan.

"Tentunya berdampak pada cashflow keuangan rumah sakit sehingga tidak bisa belanja berbagai kebutuhan dalam penanganan Covid-19," paparnya.

Saat ini 4 RSUD di Kabupaten Bogor terkendala soal ketersediaan obat dan oksigen karena ada keterlambatan di pemasok.

Penanganan Covid terkendala bukan karena tidak ada obat-obatan, tapi kesulitan beli obat karena klaim BPJS yang belum dibayar.

"Kami mohon kebijakan dari pemerintah pusat karena banyak klaim BPJS yang ditolak. Saat ini sudah ada lebih dari 50 persen klaim BPJS yang ditolak karena alasan persyaratan dan lain-lain,” terang Ade.

Sedangkan kami, lanjut Ade, memerintahkan ke rumah sakit untuk melakukan percepatan penanganan pasien.

"Ketika lima hari sampai seminggu kondisi pasien membaik dipindahkan ke tempat isolasi atau isolasi mandiri, tetapi persyaratan ini tidak bisa diklaim ke BPJS, sehingga ada satu rumah sakit yang kesulitan keuangan karena hingga 50 miliar tidak bisa diklaim ke BPJS," jelasnya.

Kendala Percepatan Vaksinasi

Kendala lainnya adalah soal percepatan vaksinasi.

Dengan jumlah penduduk yang hampir 6 juta jiwa ini, Kabupaten Bogor menargetkan 20 persen tervaksin yakni 1,2 juta jiwa.

"Tetapi kami baru bisa melaksanakan sebanyak 441.507 vaksinasi, karena tenaga kesehatan kami yang kurang. Kami butuh bantuan vaksinator dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk percepatan vaksinasi di Kabupaten Bogor,” pinta Ade.

Untuk penanganan Covid di rumah sakit di Kabupaten Bogor, saat ini tersedia tempat tidur sebanyak 1.821 dan ICU sebanyak 142. Tempat tidur yang sudah terpakai sebanyak 1.781 dan ICU 131.

"Kami juga memiliki pusat isolasi di Kecamatan Kemang dan Megamendung dengan jumlah tempat tidur sekitar 140, sudah terpakai 60 persen. Jadi saat ini untuk keterisian ruang ICU sudah 92 persen dan tempat tidur sudah 94 persen," pungkas Ade.

Bupati Bogor Lapor ke Menteri Luhut

Bupati Bogor Ade Yasin melapor ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan terkait kendala klaim BPJS yang belum dibayar.

Keluhan itu disampaikan dalam rapat koordinasi implementasi PPKM Darurat secara virtual, Senin (5/7/2021).

Ade menjelaskan bahwa pihak rumah sakit di Kabupaten Bogor melayani pasien Covid-19 maupun pasien lain yang tidak mampu menggunakan BPJS Kesehatan.

Namun klaim BPJS banyak yang ditolak atau dispute (tidak disepakati BPJS) sehingga tidak dibayar sampai lebih dari 50 persen dari total klaim karena masalah persyaratan dan lain-lain.

"Ini kan kita bingung, apa yang ditolak, sementara rumah sakit sudah melayani dan itu sudah sesuai dengan apa yang mereka layani," terang Ade Yasin.

Dia menuturkan bahwa dari empat RSUD di Kabupaten Bogor, total klaim BPJS Kesehatan mencapai sekitar Rp 261 Miliar.

Kemudian untuk klaim yang sudah clear harus dibayar sekitar Rp 61 Miliar dan sisanya yang dispute sekitar Rp 200 Miliar.

"Di masa Covid-19 ini butuh percepatan obat, oksigen dan lain-lain. Kenapa ini ada dispute yang besar dan belum dibayar," katanya.

Kata Ade, di saat Covid-19 melonjak, pemerintah seharusnya memperhatikan hal ini.

Sebab, kendala keuangan di rumah sakit mempengerahi pelayanan kesehatan.

Bahkan, kata dia, ada satu rumah sakit yang kesulitan keuangan karena hingga Rp 50 Miliar tidak bisa diklaim ke BPJS.

"Jadi saya minta percepatan ke Pak Luhut tadi, kalau pandemi ini bisa diselesaikan kan juga banyak kebutuhan. Seperti obat-obatan, oksigen dan lain-lain, dan mereka mau beli gimana kalau uangnya tidak cair-cair," kata Ade.

Kondisi ini, kata Ade, sudah mulai terjadi sejak tahun 2020 lalu sehingga angkanya membengkak begitu besar.

"Sudah jatuh tempo. Kenapa akhirnya kita teriak, ya karena sudah jatuh tempo. Kami mohon kebijakan dari pemerintah pusat karena banyak klaim BPJS yang ditolak. Saat ini sudah ada lebih dari 50 persen klaim BPJS yang ditolak karena alasan persyaratan dan lain-lain,” ungkap Ade.

Keterisian Tempat Tidur Isolasi RS di Kabupaten Bogor Capai 90 Persen, Stok Oksigen Cepat Habis

Keterisian tempat tidur (bed) isolasi Covid-19 rumah sakit (RS) atau Bed Occupancy Rate (BOR) di Kabupaten Bogor kini kembali meningkat.

Setelah sebelumnya turun karena adanya penambahan tempat tidur, angka BOR di Kabupaten Bogor kembali naik imbas lonjakan Covid-19 yang masih terus terjadi.

"BOR rumah sakit sudah 90 persen. Jumlah konfirmasi aktif (masih dirawat) yang sekarang sudah 1.764 kasus. Hariannya kadang 200 (kasus positif baru), kadang di bawah 200," ujar Bupati Bogor Ade Yasin kepada wartawan, Senin (5/7/2021).

Kondisi lonjakan kasus Covid-19 yang masih terus terjadi ini juga berimbas pada ketersediaan stok oksigen untuk keperluan medis di rumah sakit.

Satu rumah sakit di Kabupaten Bogor bahkan sempat melakukan penundaan operasi pasien karena kurangnya stok oksigen namun akhirnya operasi bisa dilakukan setelah pasokan oksigen datang.

Baca juga: Warga Kampung Ambon hingga Tahanan Polres Jakbar Dapat Vaksin Covid-19 

Ade menuturkan bahwa di tengah lonjakan Covid-19 saat ini, pasokan oksigen di Kabupaten Bogor menjadi cepat habis dalam waktu singkat.

"Memang persediaannya (oksigen) agak cepat habis. Harusnya habis dalam 4 - 5 hari, sekarang habis dalam 2 hari," kata Ade.

Dalam kondisi darurat seperti ini, kata dia, kebutuhan oksigen diprioritaskan untuk pasien Covid-19 yang sangat membutuhkan.

"Seperti ada penundaan operasi di Ciawi karena stok oksigen yang kurang. Tapi operasinya bukan operasi darurat, terencana. Ketika konsultasi, ini bagaimana?, yang terencana ditunda dulu, fokuskan ke Covid-19. Ketika tadi (pasokan oksigen) datang, operasi bisa berjalan lagi," ungkapnya. (tribun network/thf/TribunnewsBogor.com/Wartakotalive.com)