Klaim Rp 261 Miliar ke BPJS Kesehatan Belum Dibayar, Bupati Bogor Lapor Menteri Luhut

TRIBUNNEWS.COM, CIBINONG - Sejumlah kendala dihadapi Pemkab Bogor menghadapi melonjaknya angka konfirmasi positif Covid-19.

Satu di antara kendala yang utama ialah klaim BPJS Kesehatan yang belum dibayar.

Dampaknya terdapat rumah sakit yang mengalami masalah keuangan dalam penanganan Covid-19.

Hal itu diungkapkan Bupati Bogor Ade Yasin kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan pada Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat secara virtual, di Pendopo Bupati, Senin (5/7/2021).

Baca juga: WNA Buat Ulah saat PPKM Darurat di Jakut: Berkerumun di Kafe, Main Billiard, Ada yang Positif Corona

Klaim Rp 261 Miliar ke BPJS Kesehatan Belum Dibayar, 4 RSUD di Bogor Kesulitan Beli Obat dan Oksigen

Pemerintah Kabupaten Bogor menghadapi sejumlah kendala dalam penanganan Covid-19 di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saat ini.

Satu di antara kendalanya adalah klaim BPJS Kesehatan yang belum dibayar, sehingga terdapat rumah sakit yang mengalami masalah keuangan dalam penanganan Covid-19.

Hal itu diungkapkan Bupati Bogor Ade Yasin kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan pada Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat secara virtual, di Pendopo Bupati, Senin (5/7/2021).

Dia menjelaskan saat ini ada kendala klaim pembayaran BPJS Kesehatan dari 4 RSUD di Kabupaten Bogor.

"Ada sekira Rp 200 miliar yang statusnya masih dispute klaim (belum jelas), sedangkan Rp 61 miliar sudah jelas dan tinggal menunggu pembayaran," ungkap Ade.

Menurut dia, kondisi ini mengganggu arus kas keuangan rumah sakit yang berdampak pada kualitas pelayanan.

"Tentunya berdampak pada cashflow keuangan rumah sakit sehingga tidak bisa belanja berbagai kebutuhan dalam penanganan Covid-19," paparnya.

Saat ini 4 RSUD di Kabupaten Bogor terkendala soal ketersediaan obat dan oksigen karena ada keterlambatan di pemasok.

Penanganan Covid terkendala bukan karena tidak ada obat-obatan, tapi kesulitan beli obat karena klaim BPJS yang belum dibayar.

"Kami mohon kebijakan dari pemerintah pusat karena banyak klaim BPJS yang ditolak. Saat ini sudah ada lebih dari 50 persen klaim BPJS yang ditolak karena alasan persyaratan dan lain-lain,” terang Ade.