"Ini kan kita bingung, apa yang ditolak, sementara rumah sakit sudah melayani dan itu sudah sesuai dengan apa yang mereka layani," terang Ade Yasin.

Dia menuturkan bahwa dari empat RSUD di Kabupaten Bogor, total klaim BPJS Kesehatan mencapai sekitar Rp 261 Miliar.

Kemudian untuk klaim yang sudah clear harus dibayar sekitar Rp 61 Miliar dan sisanya yang dispute sekitar Rp 200 Miliar.

"Di masa Covid-19 ini butuh percepatan obat, oksigen dan lain-lain. Kenapa ini ada dispute yang besar dan belum dibayar," katanya.

Kata Ade, di saat Covid-19 melonjak, pemerintah seharusnya memperhatikan hal ini.

Sebab, kendala keuangan di rumah sakit mempengerahi pelayanan kesehatan.

Bahkan, kata dia, ada satu rumah sakit yang kesulitan keuangan karena hingga Rp 50 Miliar tidak bisa diklaim ke BPJS.

"Jadi saya minta percepatan ke Pak Luhut tadi, kalau pandemi ini bisa diselesaikan kan juga banyak kebutuhan. Seperti obat-obatan, oksigen dan lain-lain, dan mereka mau beli gimana kalau uangnya tidak cair-cair," kata Ade.

Kondisi ini, kata Ade, sudah mulai terjadi sejak tahun 2020 lalu sehingga angkanya membengkak begitu besar.

"Sudah jatuh tempo. Kenapa akhirnya kita teriak, ya karena sudah jatuh tempo. Kami mohon kebijakan dari pemerintah pusat karena banyak klaim BPJS yang ditolak. Saat ini sudah ada lebih dari 50 persen klaim BPJS yang ditolak karena alasan persyaratan dan lain-lain,” ungkap Ade.

Keterisian Tempat Tidur Isolasi RS di Kabupaten Bogor Capai 90 Persen, Stok Oksigen Cepat Habis

Keterisian tempat tidur (bed) isolasi Covid-19 rumah sakit (RS) atau Bed Occupancy Rate (BOR) di Kabupaten Bogor kini kembali meningkat.

Setelah sebelumnya turun karena adanya penambahan tempat tidur, angka BOR di Kabupaten Bogor kembali naik imbas lonjakan Covid-19 yang masih terus terjadi.

"BOR rumah sakit sudah 90 persen. Jumlah konfirmasi aktif (masih dirawat) yang sekarang sudah 1.764 kasus. Hariannya kadang 200 (kasus positif baru), kadang di bawah 200," ujar Bupati Bogor Ade Yasin kepada wartawan, Senin (5/7/2021).