Gatot Wibowo memimpin rapat dengan pihak terkait guna membahas pengadaan seragam baru itu.

"Hari ini kami rapat, hasilnya saya membatalkan mengenai pengadaan seragam baru yang nilainya cukup besar tersebut," ujar Gatot kepada Wartakotalive.com, Selasa (10/8/2021).

Ia menjelaskan semua anggota telah menerima keputusan ini.

Terlebih dalam kondisi sulit pandemi Covid-19 saat ini.

"Intinya hari ini sudah clear, dibatalkan," ucapnya.

Menurutnya, hal itu sebagai bentuk DPRD Kota Tangerang dalam mendengar aspirasi rakyat.

"Untuk mendengar apa yang dibicarakan rakyat. Bukti kami memang mendengar aspirasi, kalau dirasa tidak perlu untuk mengadakan baju baru di saat seperti ini," papar Gatot.

Pengadaan Rp 675 juta untuk Seragam Baru Anggota DPRD Tangerang Jadi Buah Bibir

Kejadian tersebut sempat menjadi buah bibir di khalayak publik.

Dalam laman resmi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Tangerang di http:lpse.tangerangkota.go.id tercantum anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp. 675 juta.

Jumlah yang tertera dua kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya yakni Rp. 312 juta.

Hal itu menuai protes keras terutama bagi warga Kota Tangerang.

"Kami mengerti tentang keadaan saat ini, makanya langsung saya batalkan," kata Gatot.

Baca juga: Awalnya Sopir Taksi Online, Cil Banting Stir Jadi Kurir Narkoba, Sebulan Terima 6 Kali Orderan

Berikut sejumlah fakta anggaran bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang:

Berbahan Louis Vuitton

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) menyatakan, ada empat merek pakaian yang rencananya digunakan anggota DPRD Kota Tangerang sebagai baju dinas pada 2021.

Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP Hadi Sudibjo berujar bahwa satu di antara lini busana ternama, Louis Vuitton, bakal menjadi bahan pakaian dinas anggota Dewan.

"Di antaranya Louis Vuitton, ini untuk yang PDH," papar Hadi dalam rekaman suara, Senin (9/8/2021).

Rencananya, pakaian dinas harian (PDH) setiap anggota DPRD Kota Tangerang itu bakal dibuat dua setel.

Sementara itu, tiga pakaian lainnya diketahui bakal menggunakan bahan dari lini busana Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

Hadi berujar, empat merek lini busana tersebut diserahkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) ke Pokja ULP.

PPK menentukan spesifikasi tersebut usai melakukan tes laboratorium.

Setelah melakukan tes, PPK menyerahkan hasilnya ke Pokja ULP.

Baca juga: Alami Gejala Covid-19 lalu Dirawat 9 Hari di RS, Napi Lapas Tulungagung Meninggal Dunia 

Hadi menuturkan, pihaknya hanya mengevaluasi hasil lab tersebut, sesuai atau tidak dengan keigininan PPK.

Setelah dirasa sesuai, Pokja ULP bakal mencari penyedia bahan melalui proses lelang.

Terdapat empat peserta tender saat proses lelang sebelum akhirnya ditentukan pemenangnya, yakni CV Adhi Prima Sentosa. Kemudian, lanjut Hadi, pihaknya menyerahkan hasil tender itu ke tim PPK.

Pengakuan Pokja ULP

Hadi mengaku tak mengetahui persoalan anggaran pengadaan bahan pakaian yang meningkat tersebut.

Menurut dia, pihak yang lebih mengetahui soal kenaikan anggaran bahan pakaian itu adalah tim PPK.

Meski demikian, Hadi berujar, kenaikan anggaran disebabkan peningkatan volume atau jumlah pakaian anggota DPRD Kota Tangerang 2021.

Tak hanya itu, Hadi mengaku tidak mengetahui soal anggaran menjahit pakaian anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 yang mencapai Rp 600 juta. (tribun network/thf/TribunJakarta.com/Wartakotalive.com/TribunnewsBogor.com)