"Kami tidak menolak pembangunan tapi harapannya kami airnya langsung dibuang ke kali bekasi sama sama menggunakan pompa," kata Nana.

Lebih lanjut, Nana memaparkan sebelumnya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi telah menyetujui proyek normalisasi dan revitalisasi kalijati dan kali BSK menjadi skala prioritas.

Namun, pada implementasinya duplikasi crossing tol dan tarum barat serta pembuatan crossing drain dari jalan tol becakayu dikerjakan terlebih dahulu.

"Selama ini kami selalu kebanjiran hingga dua meter, tapi pompapun tak berfungsi. Wali kota dan Wakil Wali kota berjanji pompa akan dihidupkan tapi di kali Bekasi surut, di kami yah semakin tinggi. Kami terima banjir 1 meter tapi jangan ditambah lagi," tegas Nana.

Baca juga: Lapor Covid-19 Kritik Wacana Pemerintah Kota Bekasi Berikan Vaksin Dosis Ketiga Kepada Non-nakes

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Arief Maulana mengaku pihaknya telah mengajukan sejumlah usulan kepada pemerintah Kota Bekasi, satu di antaranya normalisi serta tanggul.

Namun, lanjut Arief, justru usulan yang diterima adalah duplikat crossing tol.

"Dari usulan yang kami berikan hanya satu yang disetujui yaitu crossing tol yang diprioritaskan," ungkap Maulana.

Meski demikian, DBMSDA lanjut Arief, terus mendorong normalisasi serta revitalisasi kalijati dan kali BSK.

Pihaknya meminta Lurah hingga keterlibatan RT/RW untuk melakukan pemetaan kepemilikan tanah di sepanjang bantaran kali itu.

Hal itu dilakukan untuk memastikan tanah milik negara dan tanah milik perorangan di sana sehingga pembangunan berjalan lancar.

"Banyak pelanggaran bangunan yang berada di atas atau garis sungai dan dinding saluran. Kami sudah lakukan pemetaan berdasarkan segmen dan ada 6 segmen berdasarkan lebar saluran Kali BSK. Karena crossing tol ini dana hibah, jika tidak dilaksanakan maka kami akan kesulitan mendapatkan anggaran 40 miliar rupiah," ungkap Arief.

"Kami terus mendorong untuk normalisasi penanganan kali rawa tembaga di area BSK dari titik nol yang akan ditindaklanjuti dari pemerintah provinsi Jawa Barat, "sambung Arief.

Baca juga: Tawuran Maut di Bogor, Pelajar SMA Tewas Kena Bacok, Dua Pelaku Berhasil Ditangkap 

Mendengar beberapa penuturan dari berbagai perwakilan, Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro mengatakan apa yang disuarakan oleh Forum RW Bumi Satria Kencana (BSK) dan Kayuringin Jaya menyebut hingga kini memang belum ada satu pun yang merasa bertanggung jawab dengan maintenance crossing tol.

"Siapa yang mendanai sampai sekarang belum ada yang bertanggung jawab, sementara bertambahnya lahan dan kemudian air dibuang ke sungai," ungkap Choirumam.