TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - DPRD Kota Bekasi menerima audiensi dari Forum RW Bumi Satria Kencana (BSK) dan Kayuringin Jaya, pada Kamis (7/10/2021).

Dalam pertemuan itu, 10 ketua RW perwakilan audiensi hadir membahas penanganan masalah banjir di wilayah Bumi Satria Kencana dan Kayuringin Jaya.

Seorang perwakilan audiensi, Yoyo mengatakan audiensi tersebut sebagai tindak lanjut dari pembangunan proyek duplikasi crossing tol dan tarum barat serta pembuangan air dari tol becakayu.

"Maka banjir akan semakin besar setelah proyek ini selesai," kata Yoyo dalam audiensi tersebut.

Baca juga: Terjadi Lagi Penipuan Rekrutmen TKK Pemkot Bekasi, Wali Kota Pepen Janji Pecat Pegawai Terlibat

Yoyo yang juga Ketua RW 021 ini berharap pemerintah baik pemerintah kota maupun provinsi hingga pusat mencarikan solusi tindak lanjut dari persoalan tersebut.

"Kami melihat ada dua solusi yang seharusnya bisa dilakukan. Yang pertama membelokan pompa dari forlder Galaxy menuju ke Kali Bekasi melalui bawah rel kereta cepat. Yang kedua turap dan normalisasi untuk kali BSK dan kalijati," ujar Yoyo.

Hal senada juga disampaikan Tito Karim, warga RT 3/21.

Menurut Tito, seharusnya normalisasi kali BSK didahulukan.

Jika tidak, limpahan air dari proyek pembangunan tol Becakayu serta duplikasi crossing tol dan tarum barat bisa mengakibatkan 15 ribu kepala keluarga terdampak banjir yang tinggi.

"Kami menerima adanya proyek strstegis nasional yang dilakukan pemerintah yaitu proyek tol becakayu, tapi persoalannya air limpahan dari becakayu saja belum tuntas, tahu-tahu ada duplikasi crossing tol dan tarum barat ini," ujar Tito.

Melalui audiensi ini, Tito menyampaikan penolakan warga terhadap penyaluran dan limpahan air proyek duplikasi crossing tol dan tarum barat serta pembuatan crossing drain dari jalan tol becakayu.

"Harusnya normalisasi dan revitalisasi kali BSK, Kalijati dan Islamic Center diprioritaskan terlebih dahulu," ucap Tito.

Baca juga: Bertubi-tubi Dihadiahi Bogem Mentah, 2 Maling Motor di Cikarang Terkapar, Menangis Mohon Ampun

Nana suryana pengurus warga RW 019 menyebut adanya pekerjaan duplikasi crossing tol tersebut lantaran untuk mengurangi banjir di wilayah Galaxy, Lagoon dan sekitarnya.

Namun hal itu, lanjut Nana, justru melimpahkan air ke kalijati sehingga akan berdampak pada 10 RW yang mengalami banjir terparah.

"Kami tidak menolak pembangunan tapi harapannya kami airnya langsung dibuang ke kali bekasi sama sama menggunakan pompa," kata Nana.

Lebih lanjut, Nana memaparkan sebelumnya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi telah menyetujui proyek normalisasi dan revitalisasi kalijati dan kali BSK menjadi skala prioritas.

Namun, pada implementasinya duplikasi crossing tol dan tarum barat serta pembuatan crossing drain dari jalan tol becakayu dikerjakan terlebih dahulu.

"Selama ini kami selalu kebanjiran hingga dua meter, tapi pompapun tak berfungsi. Wali kota dan Wakil Wali kota berjanji pompa akan dihidupkan tapi di kali Bekasi surut, di kami yah semakin tinggi. Kami terima banjir 1 meter tapi jangan ditambah lagi," tegas Nana.

Baca juga: Lapor Covid-19 Kritik Wacana Pemerintah Kota Bekasi Berikan Vaksin Dosis Ketiga Kepada Non-nakes

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Arief Maulana mengaku pihaknya telah mengajukan sejumlah usulan kepada pemerintah Kota Bekasi, satu di antaranya normalisi serta tanggul.

Namun, lanjut Arief, justru usulan yang diterima adalah duplikat crossing tol.

"Dari usulan yang kami berikan hanya satu yang disetujui yaitu crossing tol yang diprioritaskan," ungkap Maulana.

Meski demikian, DBMSDA lanjut Arief, terus mendorong normalisasi serta revitalisasi kalijati dan kali BSK.

Pihaknya meminta Lurah hingga keterlibatan RT/RW untuk melakukan pemetaan kepemilikan tanah di sepanjang bantaran kali itu.

Hal itu dilakukan untuk memastikan tanah milik negara dan tanah milik perorangan di sana sehingga pembangunan berjalan lancar.

"Banyak pelanggaran bangunan yang berada di atas atau garis sungai dan dinding saluran. Kami sudah lakukan pemetaan berdasarkan segmen dan ada 6 segmen berdasarkan lebar saluran Kali BSK. Karena crossing tol ini dana hibah, jika tidak dilaksanakan maka kami akan kesulitan mendapatkan anggaran 40 miliar rupiah," ungkap Arief.

"Kami terus mendorong untuk normalisasi penanganan kali rawa tembaga di area BSK dari titik nol yang akan ditindaklanjuti dari pemerintah provinsi Jawa Barat, "sambung Arief.

Baca juga: Tawuran Maut di Bogor, Pelajar SMA Tewas Kena Bacok, Dua Pelaku Berhasil Ditangkap 

Mendengar beberapa penuturan dari berbagai perwakilan, Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro mengatakan apa yang disuarakan oleh Forum RW Bumi Satria Kencana (BSK) dan Kayuringin Jaya menyebut hingga kini memang belum ada satu pun yang merasa bertanggung jawab dengan maintenance crossing tol.

"Siapa yang mendanai sampai sekarang belum ada yang bertanggung jawab, sementara bertambahnya lahan dan kemudian air dibuang ke sungai," ungkap Choirumam.

Anggota dewan pun, lanjut Choirulumam juga telah membuat peraturan daerah (Perda) sistem drainase nomor 2 tahun 2020.

Baca juga: Mural Bertuliskan Koruptor Dirangkul Rakyat Kecil Dipukul di Bintaro Dihapus

Anggaran sebanyak 4 triliun rupiah pun, kata Choirulumam telah disiapkan untuk membenahi kali yang ada di kabupaten/kota Bekasi.

"Masalahnya disini belum terintegasi dan terpadu sehingga kita sudah membuat perda yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan banjir," ujar Choirulumam.

Untuk diketahui, pembangunan proyek duplikasi crossing tol dan tarum barat serta pembuangan air dari tol becakayu akan mengakibatkan banjir parah di 10 RW di wilayah Kayuringin Jaya dan Bumi Satria Kencana.

10 RW tersebut dengan 4.507 kepala keluarga (KK) dan jumlah warga sebanyak 15.441 orang.