Fahri Hamzah Dukung Wacana Nama Jalan Mustafa Kemal Ataturk: Dipakai untuk Keakraban 2 Negara
Soal wacana nama jalan Mustafa Kemal Ataturk, Fahri Hamzah justru beri dukungan: Dipakai untuk Keakraban 2 Negara.
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Citra Agusta Putri Anastasia
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Turki menganugerahkan nama jalan di depan kantor Kedutaan Besar RI Ankara yang baru dengan nama Jalan Ahmet Soekarno.
Berdasarkan asas resiprokal (saling berbalas), pemerintah Indonesia pun akan menganugerahkan nama jalan untuk Turki di kawasan DKI Jakarta.
Meski belum resmi, berembus kabar bahwa jalan tersebut akan dinamai Mustafa Kemal Ataturk.
Kabar tersebut pun menuai polemik di masyarakat, karena sosok Kemal Ataturk disebut-sebut sebagai tokoh paham sekularisme di Turki.
Baca juga: Wakil Wali Kota Jakpus Buka Suara Rencana Kawasan Menteng Jadi Lokasi Nama Jalan Tokoh Turki
Namun, hal itu berbeda pandangan dengan mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.
Melalui akun Twitternya, @fahrihamzah, Fahri Hamzah justru mendukung pemberian nama Mustafa Kemal Ataturk.
Ia mengatakan, sosok Kemal Ataturk dihormati dengan segala kurang lebihnya oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan masyarakat di sana.
Menurut dia, hal tersebut tidak jauh berbeda dengan sosok Soekarno yang juga diterima masyarakat dengan plus-minus kepemimpinannya.
Baca juga: Penjelasan Dubes RI soal Pemberian Nama Tokoh Turki Mustafa Kemal Ataturk untuk Nama Jalan di DKI
Selain itu, bagi Fahri Hamzah, pemberian nama jalan Kemal Ataturk hanyalah sebagai bentuk hubungan akrab antara Indonesia dengan Turki.
"Erdogan (Presiden Turki) menghormati Attaturk sebagai Bapak Turki Moderen sebagaimana Soekarno bagi Indonesia."
"Attaturk telah diterima dalam hall of fame bangsa Turki dengan segala kurang lebih seperti Sukarno dengan segala kurang lebih."
"Ia adalah nama yang dipakai untuk keakraban dua negara. Itu saja!," tulis Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora itu, Rabu (20/10/2021).
Sementara itu, Duta Besar RI untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan pemberian nama jalan tersebut diserahkan kepada pemerintah Turki sendiri.
Dalam menentukan nama itu, pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah tak berhak ikut campur.
Ia menambahkan, pihak Turki juga hingga kini belum memberikan usulan nama secara resmi.
"Seperti halnya pihak Turki menyerahkan penamaan jalan di Ankara kepada pihak Indonesia, penamaan jalan di Jakarta juga kita serahkan kepada pihak Turki," kata Iqbal, dikutip dari Kompas.com, Senin (18/10/2021).
Tak Setuju, MUI Usul Jalan Diganti Nama Tokoh Turki Lain: Muhammad Al Fatih
Wacana pemberian nama jalan Mustafa Kemal Ataturk menuai kritikan dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menolak pemberian nama jalan Mustafa Kemal Ataturk.
Menurut dia, Mustafa Kemal Ataturk adalah tokoh yang erat dengan paham sekularisme.
Baca juga: Balas Pemberian Nama Jalan ‘Ahmet Soekarno’, Nama Pendiri Turki Akan Dijadikan Nama Jalan di Jakarta
Atas alasan tersebut, pihaknya mengusulkan nama tokoh besar Turki lainnya, yakni Muhammad al Fatih atau Sultan Mehmed II.
"Karena itu saya ingin menegaskan daripada lebih banyak menimbulkan pro kontra, saya mengusulkan nama Kemal Ataturk ini diganti dengan nama lain yang lebih bagus, yaitu Muhammad Al Fatih atau Sultan Mehmed II."
"Karena ini nama seorang tokoh yang sangat legendaris, yaitu penaklukan Konstantinopel," jelas Amirsyah, diktutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Senin (18/10/2021).
Amirsyah menambahkan, nama Muhammad al Fatih dinilai sebanding dengan tokoh Soekarno menjadi nama jalan yang ada di Turki.
Soekarno sangat berjasa sebagai tokoh proklamator Indonesia yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
"Oleh karena itu, dua nama hemat saya adalah equal dibanding dengan Mustafa Kemal Ataturk seorang tokoh yang banyak menimbulkan upaya sekularisasi di Turki," imbuh dia.
Pemerintah pun diharapkan dapat mempertimbangkan usulan nama dari MUI.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk mengambil perhatian dari polemik nama jalan Mustafa Kemal Ataturk ini.
"Indonesia sebagai negara yang menghargai jasa pahlawan, karena itu harus mencari nama-nama sesuai dengan usulan dan aspirasi yang berkembang," jelas dia.
(Tribunnews.com/Shella Latifa)(Kompas.com/Rahel Narda)
