TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf mendukung rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta yang membentuk tim siber (Cyber Army) untuk melawan para buzzer yang menyerang Gubernur Anies Baswedan.

"Ketika berbagai konten negatif memiliki pendengungnya tersendiri yang bertugas menyebarluaskannya, maka sesungguhnya konten yang positif lebih berhak untuk disebarluaskan melalui keberadaan Cyber Army ini,” ucap Bukhori kepada wartawan, Senin (22/11/2021).

Dia menyatakan pembentukan Cyber Army oleh MUI DKI bukan hal yang perlu dipermasalahkan sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku.

Dirinya menilai pembentukan Cyber Army adalah keputusan yang tepat karena menjadi momentum bagi mereka yang memiliki perhatian pada kebajikan untuk menunjukan pemihakannya secara nyata dan terorganisir. 

"Tidak ada yang perlu dicemaskan jika MUI akhirnya mengambil sikap tegas dengan memanfaatkan media sosial sebagai medium perjuangan menegakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar dengan memperhatikan adab dan peraturan perundangan yang berlaku," tambah Bukhori.

"Pasalnya, sepak terjang pendengung selama ini sudah berada dalam tahap yang mengkhawatirkan lantaran merusak demokrasi dan mengancam kohesi sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Anwar Abbas Tak Masalah MUI DKI Bentuk Tim Siber

Ulah para pendengung ini,  Bukhori melanjutkan, terbukti telah menimbulkan ketegangan hingga pembelahan sosial di antara sesama anak bangsa akibat ujaran kebencian, fitnah, adu domba, penyampaian informasi sesat, dan tindakan perundungan terhadap pihak tertentu, sehingga menggerus eksistensi nilai persatuan Indonesia dalam Pancasila.

Sementara di sisi lain, Bukhori menilai patut disayangkan peran pemerintah seakan tidak berdaya dalam menertibkan ulah meresahkan para pendengung ini.

"Walaupun mereka telah memiliki segala instrumen yang diperlukan untuk mengatasi ulah buzzer, tidak ada upaya berarti yang manfaatnya berhasil dirasakan masyarakat," katanya.

Dia pun mengajak publik untuk melihat ini sebagai ikhtiar dari warga untuk warga dalam memelihara suasana kondusif dan mengembalikan kehangatan percakapan antar sesama warga negara.

“Di sisi lain, saya berharap "melawan para pendengung" ini dimaknai sebagai usaha menangkal dan meluruskan peredaran konten negatif yang menimbulkan keresahan dengan menyajikan informasi penyeimbang yang mengacu pada fakta yang objektif dan narasi yang mengacu pada kaidah saintifik. Jadi, melawan para pendengung ini bukan dengan saling berbalas cacian sehingga menjadi kontraproduktif," jelasnya. 

Soal Fatwa MUI yang menyebut buzzer itu haram, Ketua DPP PKS ini menekankan bahwa isu sentralnya bukan terletak pada persoalan buzzer dan bukan buzzer, tetapi soal pemihakan terhadap kebenaran. 

"Jadi kuncinya bukan pada persoalan buzzer atau bukan buzzer, tetapi terletak pada keberpihakan kita terhadap tegaknya nilai (value). Kebenaran harus di atas kebatilan dan kebenaran harus dibela," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta berencana membentuk tim siber yang bertugas untuk melawan buzzer (pendegung) yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.