Bantah Sirkuit Formula E Ditentukan Jokowi, Anies Baswedan: Enggak Ada, Masa Urusan Presiden
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bantah Presiden Joko Widodo disebut bakal menentukan lokasi gelaran Formula E di Ibu Kota.
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Presiden Joko Widodo disebut-sebut dalam gelaran Formula E yang akan digelar Pemprov DKI Jakarta tahun 2022.
Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah bahwa Jokowi akan menentukan lokasi sirkuit balap mobil listrik itu.
"Enggak ada. Loh masa lokasi Presiden, ya enggak lah. Lokasi kok masa urusan Presiden," kata Anies di Balai Kota DKI, Kamis (25/11/2021).
Klarifikasi ini dilontarkannya menyusul ucapan Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo yang menuturkan keputusan final penentuan jalur atau sirkuit Formula E berada di tangan Presiden Joko Widodo pada Rabu (24/11/2021) kemarin.
Pasalnya, Bamsoet, sapaannya menyebut Jokowi yang akan memilih perihal lokasi sirkuit Formula E.
Anies mengatakan keputusan penentuan lokasi Formula E justru berada di tiga pihak, yakni pihak penyelenggara Formula E atau Formula E Operation (FEO), IMI dan Jakpro.
"Saya tadi sudah minta. Nanti IMI akan melakukan klarifikasi soal ini. Masa soal lokasi ke Presiden. Gini IMI nanti klarifikasi. Anda baca statement resminya. Ya FEO, IMI dan Jakpro. Tiga itu," tandasnya.
Baca juga: Nama Presiden Jokowi Disebut-sebut Muluskan Formula E di Jakarta, Ketua DPRD DKI: Makin Ngawur
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Pras menilai Presiden Jokowi tidak perlu diseret ke pusaran polemik Formula E seperti pada pernyataan Bamsoet soal penentuan sirkuit.
"Makin ngawur ini. Saya minta tak perlu membawa-bawa nama Presiden," kata Pras, Kamis (25/11/2021).
Pras mengklaim sejumlah pihak mendompleng nama Jokowi untuk melancarkan ajang balap Formula E di Ibu Kota.
Ia menilai upaya tersebut tak dapat dibenarkan, terlebih saat ini pelaksanaan Formula E di Jakarta telah menjadi kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga: Bamsoet: IMI Akan Gandeng KPK Awasi Penyelenggaraan Formula-E, Jakarta E-Prix 2022
"Karena sudah ratusan miliar uang rakyat yang sudah disetorkan ini. BPK pun menyatakan itu menjadi temuan. Jadi saya kira harus objektif lah dalam persoalan ini," jelas Pras.
Politikus PDIP ini pun menegaskan upaya yang dilakukan KPK sudah sejalan dengan maksud dari usulan hak interpelasi yang diajukan oleh 33 anggota Dewan Kebon Sirih.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.