Pertama, dari aspek sektor lalu lintas diantaranya dapat mengurangi kemacetan.

Kedua, dari aspek sektor angkutan umum dapat meningkatkan pelayanan angkutan massal, mendorong peralihan moda kendaraan pribadi ke angkutan umum massal lebih terjangkau.

Ketiga, dari aspek sektor hukum yakni penegakan hukum secara elektronik, memangkas birokrasi peradilan hukum terkait pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan ketertiban masyarakat.

Keempat, dari aspek sektor lingkungan dapat menurunkan tingkat polusi udara yang berasal dari asap kendaraan.

“Rencananya ganjil genap akan diubah menjadi jalan berbayar elektronik,” ucap Zulkifli.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Sigit Irfansyah mengatakan, BPTJ Kemenhub mendukung penerapan jalan berbayar elektronik.

BPTJ mendorong arah kebijakan terintegrasi dalam penerapan jalan berbayar elektronik (ERP).

Dia mengatakan, penerapan jalan berbayar elektronik di negara-negara lain dilakukan secara terbatas pada ruas jalan yang sibuk.

Keberhasilan ERP di Singapura dapat menurunkan kemacetan hingga 44% dan presentase penggunaan angkutan umum meningkat dari 41% menjadi 62%.

Lalu di Swedia dapat menurunkan kemacetan hingga 21% dan waktu tempuh menjadi lebih cepat di jam sibuk. Kemudian, di Inggris dapat menurunkan kemacetan hingga 30%, penurunan polusi hingga 12% dan kecelakaan lalu lintas menurun.

“Secara teknologi secara umum sudah available (tersedia) di pasar, kita tinggal pilih pendekatannya apa yang akan kita pakai yang paling sesuai dengan kondisi DKI Jakarta,” ujar Sigit.

Sumber: Kontan