TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon ikut bereaksi terkait penolakan Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan soal pembelajaran tatap muka (PTM) di DKI Jakarta dihentikan sementara.

Adapun, usulan PTM dihentikan sementara disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi menjelaskan, pemerintah pusat tidak bisa menyetujui permintaan Anies untuk menyetop PTM meski hanya sebulan.

Hal itu lantaran pemerintah menganggap proses PTM sangat penting bagi pendidikan siswa.

Menanggapi hal tersebut, Fadli Zon meminta pemerintah menggunakan akal sehatnya.

Menurut Fadli, seharusnya PTM bisa dihentikan sementara lantaran tingginya penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta.

"Ini aneh. Harusnya ketika Covid 19 sdg tinggi ya PTM dihentikan sementara. Kalau sdh landai, PTM bisa dilanjutkan," tulis Fadli dalam akun Twitter-nya, @fadlizon, Kamis (3/2/2022).

Fadli pun menyinggung terkait pihak yang seharusnya bertanggungjawab jika para siswa justru terpapar Covid-19.

Untuk itu, Fadli meminta Luhut untuk menggunakan akal sehatnya dalam memutuskan kebijakan ini.

"Siapa yg bertanggung jawab kalau para siswa di DKI Jakarta terpapar Covid akibat PTM yg dipaksakan? Mari gunakan akal sehat Pak LBP," tambah Fadli.

Usulan Anies soal PTM Dihentikan Sementara Ditolak

Usulan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait evaluasi terkait pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dihentikan sementara, ditolak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali menjelaskan alasan penolakan tersebut.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi menjelaskan, pemerintah pusat tidak bisa menyetujui permintaan Anies untuk menyetop PTM meski hanya sebulan.