TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Bahkan Iqbal menyebutkan, perlu adanya gerakan yang terus menerus dilakukan termasuk melalui media sosial agar tuntutan dapat didengar oleh Pemerintah.

Atas hal itu, Iqbal meminta kepada netizen untuk dapat memanfaatkan media sosialnya untuk menyuarakan tuntutan itu.

"Menyerukan netizen melakukan perlawanan melalui sosmed. Ketik, gunakan jari-jarimu. Kalau kita diam, netizen pada diam, maka ketidakadilan akan terus berlangsung," kata Iqbal kepada awak media di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Dirinya lantas membahas soal desakan yang pernah dilakukan oleh partai buruh yang juga dibantu oleh masyarakat.

Desakan itu terkait dengan massa usia pencairan BPJS Ketenagakerjaan atau Jaminan Hari Tua (JHT).

Kata dia, saat itu masyarakat berhasil menggagalkan rencana pemerintah untuk mencanangkan batas pencairan JHT 56 tahun.

"Kita pernah menang di JHT. Kita pernah menang di BPJS. karena presiden ingin mendengar suara rakyat," ucap dia.

"Kalau kita diam, netizen pada diam, maka ketidakadilan akan terus berlangsung," tukas Iqbal.

Sebelumnya, Partai Buruh bersama serikat buruh menyampaikan tuntutannya kepada DPR RI dalam aksi yang digelar, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Nama Pesulap Merah Nimbrung di Poster Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, pihaknya mendesak kepada DPR RI untuk membentuk panitia kerja (Panja) dan panitia khusus (pansus) untuk membahas penolakan kenaikan harga BBM.

"Memang kita menginginkan aksi di DPR ini, DPR membentuk panja dan pansus BBM," kata Iqbal kepada awak media dalam aksi yang digelar di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Desakan untuk membentuk panja dan pansus itu sebagai upaya agar DPR bekerja mewujudkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat atau buruh.

Sebab kata dia, sudah ada beberapa anggota legislatif yang menyuarakan penolakan kenaikan BBM namun belum ada inisiatif yang dilakukan.