Gejolak Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Berlanjut, Ribuan Personel Disiagakan untuk Pengamanan
Demo tolak kenaikan harga BBM kembali digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2022), ribuan personel gabungan beri pengamanan.
Penulis: Abdi Ryanda Shakti
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah elemen kembali turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2022).
Terkait itu, ribuan personel gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi tersebut.
"Pengamanan seperti biasa. Untuk jumlah personel gabungan TNI-Polri sebanyak 2 ribu personel kami persiapkan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin saat dihubungi, Jumat (30/9/2022).
Komarudin mengungkapkan ribuan personel itu disiagakan untuk menjaga 12 titik aksi demo di wilayah Jakarta Pusat yang satu di antaranya di kawasan Patung Kuda.
"Iya (pengamanan) untuk seluruh aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat. Unjuk rasa terkait masalah kenaikan BBM hanya satu titik. Sementara 11 titik lainnya tidak terkait BBM," ujar dia.
Sementara itu, Komarudin mengaku telah menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas di kawasan sekitaran Istana Negara. Namun pemberlakuan bersifat situasional.
"Penutupan jalan situasional, kita harapkan mereka mau melaksankan menyampaikan aspirasi di titik yang memang tidak menganggu aktifitas masyarakat lain seperti di Barat Daya," ucapnya.
Di sisi lain, Komarudin mengimbau kepada sejumlah elemen yang akan menggelar aksi unjuk rasa untuk tetap mematuhi peraturan yang ada.
"Silahkan sampaikan aspirasi secara tertib. Diharapkan tidak menganggu aktivitas masyarakat yang lain karena masyarakat yang lain juga kan membutuhkan fasilitas jalan juga," harapnya.
Terpisah, Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Melki mengungkapkan, aksi unjuk rasa akan diikuti BEM UI, BEM Kema Unpad, BEM KM UGM, BEM SI Kerakyatan, dan berbagai elemen lain.
Aksi unjuk rasa yang akan digelar di Patung Kuda, Jakarta Pusat itu bertemakan "Puncak Pengkhianatan Rezim".
"Aksi awal dari gerakan kami untuk melawan pengkhianatan rezim atas kewajibannya menuntaskan banyak permasalahan yang belum mau dituntaskan pemerintah, seperti pelanggaran HAM masa lalu, KKN, RKUHP yang dikebut, dan lain-lain," kata Melki seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (30/9/2022).
