TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka meja pengaduan warga di Balai Kota mulai Selasa (18/10/2022). 

Meja pengaduan ini seperti di era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Bagaimana respon warga?

Warga menunjukkan respons positif atas dibukanya kembali meja pengaduan di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.

Salah satu warga DKI Jakarta yang mengajukan pengaduan, Martina Gunawan menyambut baik dibukanya posko layanan pengaduan masyarakat.

"Datang. Manfaatkan waktunya, karena kita akan ditanggapi dengan serius dan profesional," kata Martina di Balai Kota, Selasa (18/10/2022).

Adapun Martina datang untuk mengadu masalah sengketa lahan dengan Pemerintah Provinsi DKI. 

Lahannya yang berada di Kelurahan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, merupakan zona hijau.

"Kami mengajukan lahan ini untuk dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta, mulai dari tahun 2016. Setelah dilihat zonasinya, lahan milik kami ini hijau. Sehingga kami diberikan disposisi," kata Martina.

Hal senada juga disampaikan, Retno, warga Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang mengadukan soal banjir yang kembali terjadi di wilayahnya.

"Kita jadi bisa tatap muka. Yang nerima juga ya enggak bisa berbuat apa-apa juga sih, paling enggak lebih dapat perhatian," kata Retno.

Sementara itu, Diah Primastuti bersama rekan-rekan Komunitas Juang Perempuan mendatangi posko untuk mengadukan masalah birokrasi di puskesmas dan kelurahan di Jakarta Utara.

"Mengadukan terkait layanan puskesmas, kelurahan, dan rumah sakit," kata Diah.

Diah mengaku mengetahui adanya posko pengaduan di Balai Kota DKI dari media sosial.

"Kami (kemarin) sore tahu dari media sosial, kami yang pertama kali datang ke sini," ujar Diah.

Pemprov DKI Pastikan Selesaikan Secepatnya Aduan Warga

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyelesaikan dengan cepat segala aduan warga yang masuk melalui Meja Pengaduan.

Bahkan tentu akan lebih baik lagi jika permasalahan yang diadukan bisa diselesaikan hanya di tingkat kota tanpa berlanjut ke tingkat provinsi.

Meja Pengaduan yang berada di Balai Kota merupakan layanan Pemprov DKI yang dibuka kembali oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Aduan-aduan ini bakal ditampung lebih dulu oleh pemprov dan nanti akan dibagi sesuai dengan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Kami akan monitor kalau misalnya segera cepat bisa diselesaikan tingkat kota, biar kami yang selesaikan,” ujar Asisten Perekonomian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Kusmanto.

“Mungkin ya secepatnya targetnya, ya. Harus segera dituntaskan, akan kita koordinasikan pada sudin terkait,” tambahnya.

Kusmanto menambahkan warga yang hendak mengadu cukup membawa dokumen administrasi kepemilikan atau dokumen seperti bukti foto, sesuai dengan aduan yang dibawa.

“Kalau berkaitan dengan lahan ya dilengkapi dengan administrasi kepemilikan, kalau berkaitan dengan layanan kewilayahan ya mungkin bisa menyampaikan ceritanya atau mungkin dokumen foto seperti banjir, sampah dan sebagainya. Cukup itu aja,” jelasnya.

Di hari pertama dibukanya kembali Meja Pengaduan, Heru sudah melakukan pemantauan.

Warga juga silih berganti datang membawa masing-masing aduan untuk diadukan.

Tidak sedikit warga yang terlihat antusias menyambut dibukanya Meja Pengaduan ini.

Berdasarkan data, total aduan hari ini dari pukul 08.00 hingga 09.30 WIB, total berjumlah tujuh aduan.

Aduan yang masuk hari ini kebanyakan ihwal banjir dan sengketa tanah.

Adapun masing-masing aduan dibagi per wilayah.

Untuk Jakarta Utara satu aduan, Jakarta Timur tiga aduan, jakarta Pusat satu aduan, Jakarta Selatan dua aduan, dan untuk Jakarta Barat tidak ada aduan sama sekali. (Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami)