"Dengan strategi bergerak bersama bersinergi antar instansi salah satu Forkopimda DKI, saya yakin kesiapan Nataru ini akan lebih matang dan lebih siap kita hadapi bersama-sama," ucap Fadil Imran.

Meski baru akan digelar 23 Desember mendatang, Fadil menjelaskan pihaknya disebut sudah mulai bergerak mempersiapkan segala sesuatunya jelang perayaan tahunan tersebut.

"Para Kapolres, Dandim, jajaran Pemprov dan pemerintah di wilayah penyangga sudah melakukan pendataan, khususnya Gereja untuk kebaktian dan misa Natal," jelasnya.

Dalam Operasi Lilin kali ini, Kapolda pun menekankan kepada jajaranya untuk serius dalam pelaksanaanya kedepan terlebih di tengah aktivitas masyarakat yang sudah tinggi.

Ia pun meminta agar seluruh lokasi yang dipakai khususnya untuk perayaan Natal agar diperiksa ataupun di data dengan baik.

"Saya minta keseriusan dalam assesment di lokasi yang nantinya dijadikan tempat perayaan Natal dan tempat perayaan tahun baru," jelasnya.

Kapolda Antisipasi Ancaman Aksi Teror dan Intoleransi Jelang Perayaan Nataru

Mengenai hal ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran meminta kepada seluruh jajaranya mengantisipasi adannya potensi ancaman teror dan intoleransi dalam perataan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 mendatang.

Menurut Fadil, jelang perayaan Nataru mendatang pihaknya bersama unsur TNI dan Pemprov DKI Jakarta akan mengantisipasi potensi kerawanan yang ada jelang perayaan tahunan tersebut, salah satunya aksi teror.

"Pertama di bidang Kamtibselcarlantas, kedua aksi yang terkait dengan teror dan tindakan intoleransi, curas dan beberapa prediksi bencana alam yang harus kita antisipasi," jelas Fadi.

Ia pun menjelaskan, jajaranya diminta untuk melakukan assesment di lokasi-lokasi seperti gereja dan sejumlah tempat hiburan pada operasi Lilin Jaya 2022.

"Ada gereja atau tempat lain yang difungsikan sebagai tempat ibadah kemudian ada tempat hiburan dan lokasi wisata untuk segera di lakukan assesment," ucapnya

Kendati demikian untuk mengantisipasi potensi kerawanan tersebut dikatakannya perlu adanya koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Mulai dari pemerintah provinsi, aparat keamanan, termasuk pelaku usaha hingga seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya situasi Kamtibmas yang diharapkan," pungkasnya. (*)