"Ok lah CGK juga ada surcharge, tapi masih ada bluebird harga normal. We pay taxes for what?"

"I paid the driver sesuai kok, gw masih mampu. Tapi keluhan gw ini cuma keluhan warga yg mau pelayanan publik itu lbh baik, bukan berarti gw harus jalan keluar dulu Sil, no. Kita punya KPPU yang mengatur tentang monopoli usaha, katanya negara hukum. So lets use that as the basis."

"Bluebird kenapa ga boleh masuk? Lalu kenapa semua hal harus di surcharge, you got money from maskapai, terus itu gimana? Kenapa kita disuruh bayar another fees?"

"Kalo make sense alasannya gw terima kok, tapi kalo ngga make sense, I will ask. Kita warga punya hak bertanya. Jangan lupa kita hidup di negara demokrasi. Kalo ada yg ga sesuai ya challenge dengan pertanyaan," tulis Silvia.

Baca juga: Bandara Halim Perdanakusuma Kembali Dibuka untuk Perjalanan Luar Negeri 

Silvia Kartika Beberkan Harapannya

Saat dihubungi Tribunnews.com, Silvia Kartika berharap tarif transportasi di bandara bisa menjangkau semua kalangan masyarakat.

"Harapan saya transportasi publik di bandara lebih inklusif untuk semua orang."

"Karena pelaku perjalanan udara bukan hanya orang kaya, sehingga tidak perlu ada biaya mark up untuk argometer," ujarnya, Rabu (28/12/2022).

Silvia lalu menyinggung besaran surcharge atau biaya tambahan untuk tarif transportasi di bandara.

"Kalau ada surcharge untuk taksi, boleh asal wajar untuk mengganti biaya parkir," tambah dia.

Mengenai cuitannya, Silvia mengaku sudah mengetahui adanya tanggapan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau).

Respons Kemenhub

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menyampaikan lahan di Bandara Halim Perdanakusuma merupakan milik TNI Angkatan Udara (AU).

Sehingga, keluhan terkait tarif taksi di Bandara Halim Perdanakusuma harus dibahas bersama pihak TNI AU.